Pengamat: Pencopotan Dadan Hindayana Bukti Prabowo Peka Jeritan Rakyat

Aliyudin Sofyan | Rabu, 03/06/2026 19:19 WIB

Pengamat Komunikasi Politik Swarna Dwipa Institute (SDI) Frans Immanuel Saragih. Foto: dok. jurnas

JAKARTA, Jurnas.com - Pada Selasa (2/6/2026), Pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan kepada publik tentang pemberhentian Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah juga memberhentikan Sony Sanjaya serta Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala BGN.

Tidak berhenti di situ saja Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan kantor BGN pada Rabu pagi (3/6/2026.

Langkah pemerintah itu tentu saja menyita perhatian masyarakat Indonesia. Apalagi

Kejagung menetapkan tiga mantan petinggi BGN tersebut sebagai tersangka korupsi.

Pengamat Komunikasi Politik Swarna Dwipa Institute (SDI) Frans Immanuel Saragih menyampaikan bahwa hal itu sebagai langkah baik pemerintah dan perlu di apresiasi positif.

“Saya meyakini bahwa pemberhentian diikuti penggeledahan oleh Kejagung tidak dilakukan secara instant, merupakan sebuah operasi yang sudah dipantau sekian lama, dan saat yang tepat adalah awal Juni 2026 ini,” tutur Frans.

Dari sisi komunikasi politik, Frans melihat pemberhentian Dadan sebagai Kepala BGN merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo peka terhadap jeritan yang timbul di masyarakat seputar Makan Bergizi Gratis (MBG). “Hal ini bisa kita lihat begitu banyaknya pembicaraan di ruang publik, baik di media cetak, online hingga televisi membahas polemik seputar MBG, belum lagi jeritan netizen di media sosial yang tiada henti,” ujar Frans.

Menurut Frans, program MBG yang merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo, pada dasarnya apabila terlaksana secara baik akan menimbulkan dampak positif luar biasa bagi anak usia sekolah, khususnya masalah gizi anak sekolah.

“Semoga saja ini solusi yang baik ke depan. Ditambah lagi penggeledahan oleh Kejagung di kantor mungkin saja ada dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara. Dan apabila bisa dibuktikan terjadi upaya atau terjadi tindakan korupsi di lembaga tersebut ini sudah benar-benar menciderai hati masyarakat. Di saat pemerintah berupaya memberikan perhatian penuh kepada warganya tetapi ada oknum yang melakukan pelanggaran terhadap niat mulia tersebut,” ungkap Frans.

“Tinggal bagaimana ke depannya BGN di bawah struktur pimpinan yang baru bisa memberikan dampak dan pengaruh positif dari program tersebut. Tetapi ini sebuah langkah yang cukup baik dalam upaya Presiden Prabowo memperhatikan polemik yang sudah cukup lama beredar di masyarakat,” pungkas Frans.