Benarkah Filsuf Socrates Alergi dengan Demokrasi dan Apa Alasannya?

Agus Mughni | Minggu, 11/01/2026 15:16 WIB

Ilustrasi Socrates kala memikirkan demokrasi - monumen Socrates (Foto: Anne O`Sullivan/Pexels)

Jakarta, Jurnas.com - Socrates (lahir sekitar 469 SM dan wafat pada 399 SM) adalah salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah Barat. Ia kerap disebut sebagai filsuf yang “anti-demokrasi”, sebuah label yang terus berulang dalam diskursus politik hingga hari ini.

Namun, pandangan bahwa Sokratas anti demokrasi itu nampaknya perlu dibaca dalam konteks Athena abad ke-5 SM, ketika demokrasi dijalankan secara langsung, secara sederhana, dan sangat berbeda dari sistem modern.

Dikutip dari berbagai sumber, di Athena, kala itu, setiap warga, khususnya laki-laki, bebas berbicara dan mengambil keputusan politik tanpa syarat keahlian. Bagi Socrates, kebebasan ini berbahaya jika tidak disertai pengetahuan dan kebijaksanaan.

Sokrataes menilai bahwa demokrasi bisa jadi dipenuhi orang bodoh yang memilih suara tanpa mengetahui lebih jauh kebutuhan negerinya. Menurutnya, demokrasi cacat karena memberi kekuasaan pada mayoritas tanpa kebijaksanaan, nampaknya pandangan itu masih relevan hingga kini.

Socrates tidak menolak partisipasi rakyat, tetapi menolak keputusan publik yang lahir dari ketidaktahuan dan kebijaksanaan. Ia menilai memilih pemimpin tanpa kompetensi sama berisikonya dengan menyerahkan kapal kepada awak yang tidak memahami navigasi.

Pandangan ini terekam dalam dialog Plato, muridnya, terutama dalam Republik dan Apologia. Di sana, Socrates digambarkan mengkritik demokrasi yang memberi ruang besar bagi demagog, tokoh populer yang pandai bicara namun miskin kebajikan.

Kritik tersebut berakar pada keyakinan Socrates bahwa kebaikan dan keadilan menuntut pengetahuan dan kebajikan. Tanpa pendidikan moral dan rasional, demokrasi mudah tergelincir menjadi kekuasaan massa yang emosional dan manipulatif. Dia juga memandang ketidakadilan adalah akibat dari ketidaktahuan tentang kebajikan.

Ironisnya, Socrates justru menjadi korban sistem demokrasi Athena. Ia dihukum mati melalui pengadilan rakyat dengan tuduhan merusak akhlak pemuda dan tidak menghormati dewa-dewa kota.

Meski begitu, Socrates tidak melawan putusan tersebut dan memilih menaati hukum. Sikap ini menunjukkan bahwa ia bukan pembenci hukum atau negara, melainkan pengkritik tajam praktik kekuasaan yang tidak berpijak pada kebajikan.

Warisan pemikiran Socrates tetap relevan hingga kini. Kritiknya mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar soal suara terbanyak, tetapi tentang kualitas nalar, etika, dan tanggung jawab warga negara.

Dengan demikian, Socrates bukan alergi terhadap demokrasi, melainkan resah terhadap demokrasi tanpa pengetahuan. Ia mengajarkan bahwa kebebasan politik harus berjalan seiring dengan kebijaksanaan, agar keadilan tidak dikalahkan oleh popularitas semata. (*)