Konferensi pers awal tahun 2026 The National Maritime Institute (Namarin) di Jakarta, Rabu (8/1/2026). Foto: jurnas
JAKARTA, Jurnas.com – Memasuki tahun 2026, sektor maritim Indonesia masih menghadapi tekanan yang berat, apalagi kondisi geopolitik global yang sangat dinamis, termasuk pascaserangan militer Amerika Serikat kepada Venezuela yang memunculkan ketegangan politik global.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, saat membuka konferensi pers awal di Jakarta, Rabu (7/1/2025).
Siswanto Rusdi memprediksi, kondisi tersebut akan mengganggu rantai pasok dan keamanan di jalur pelayaran internasional sehingga berpotensi terjadi kenaikan biaya logistik, memperbesar risiko distribusi barang, dan menekan daya saing ekonomi nasional.
“Konflik internasional, termasuk serangan Amerika Serikat ke Venezuela memiliki risiko arus perdagangan global terganggu, dan sekaligus risiko keamanan maritim juga meningkat,” ujarnya.
Prediksi Siswanto Rusdi diamini Kepala Pusat Kajian Maritim Seskoal Laksamana Pertama TNI Salim. Ia menilai lingkungan maritim global saat ini berada dalam situasi yang semakin kompleks dan sulit diprediksi.
Menurutnya, laut bukan sekadar jalur distribusi ekonomi, tetapi juga ruang strategis yang menjadi titik temu kepentingan politik, militer, dan perdagangan internasional.
“Melihat situasi yang penuh ketidakpastian tersebut, Indonesia harus menyiapkan strategi maritim yang komprehensif dan terintegrasi,” kata Salim.
“Indonesia harus memperkuat teknologi maritim, termasuk penguatan sistem pemantauan, pengamanan jalur laut, serta koordinasi lintas lembaga agar mampu merespons dinamika kawasan dengan cepat dan terukur,” imbunya.
Sinkronisasi Diplomasi dan Pembangunan Maritim
Di tempat yang sama, diplomat senior yang juga pernah bertugas sebagai Deputy Chief of Mission KBRI Beijing, PLE Priatna, menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus disinkronkan dengan pembangunan sektor maritim. Sebab bagaimanapun Indonesia adalah negara yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas lautan.
”Tanpa sinkronisasi antara diplomasi dan pembangunan sektor maritim, Indonesia akan sulit meningkatkan posisi tawar dalam percaturan ekonomi dan politik global,” kata PLE Priatna.
Priatna menyampaikan, Kementerian Luar Negeri harus konsisten melakukan diplomasi di dunia internasional untuk menegaskan kedaulatan maritim nasional, terutama batas-batas wilayah maritim yang telah diperjuangkan oleh Ir Djuanda Kartawidjaja hingga Mochtar Kusumaatmaja yang meletakan dasar-dasar kedaulatan maritim Indonesia dengan konsep Negara Kepulauan (Archipelagic State).
“Yang kemudian dikukuhkan melalui konvensi perserikatan bangsa-bangsa yang dikenal sebagai UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982),” ujar PLE Priatna.
Sementara pakar kepelabuhanan Wahyono Bimarso menyoroti tantangan struktural dalam pengelolaan sektor maritim nasional, terutama dalam kepelabuhanan, kenavigasian, angkutan perairan, serta perlindungan lingkungan laut.
Menurutnya, berbagai tantangan tersebut dapat diatasi dengan menjalankan amanat Undang-Undang Pelayaran secara konsisten untuk memperbaiki kinerja logistik dan memperkuat daya saing global, termasuk memperkecil biaya distribusi logistik yang hingga sekarang masih tergolong tinggi.
