Menteri HAM Natalius Pigai saat berdiskusi terkait dengan pemilihan Presiden Dewan HAM PBB 2026. (Foto: Jurnas/Ist).
Jakarta, Jurnas.com- Indonesia resmi ditetapkan sebagai nominee kawasan Asia-Pasifik (Asia-Pacific Group/APG) untuk posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Council) tahun 2026. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam diplomasi HAM Indonesia di tingkat global. Posisi ini dinilai strategis karena Presiden Dewan HAM berperan mengarahkan agenda, memimpin sidang, memediasi perbedaan pandangan antarnegara, serta menjaga kredibilitas dan efektivitas Dewan HAM PBB dalam menangani isu HAM global.
Indonesia saat ini tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026, sekaligus menandai keanggotaan Indonesia untuk kali keenam sejak Dewan HAM dibentuk pada 2006. Kementerian Hak Asasi Manusia memandang momentum ini sebagai pijakan kuat bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh sebagai pemimpin dalam arsitektur global HAM.
Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan pihaknya secara aktif melakukan kampanye diplomasi yang terukur dan bersahabat ke sejumlah negara kunci.
"Pendekatan ini ditempuh bukan melalui retorika publik, melainkan penguatan hubungan bilateral, dialog substantif, dan konsolidasi kepercayaan. Kunjungan resmi ke Laos, Australia, Thailand, dan Qatar pada November–Desember 2025 jadi bagian dari strategi sistematis tersebut," kata Pigai.
Dikatakan, proses ini berlangsung dinamis karena Thailand juga mengajukan diri sebagai kandidat Presiden Dewan HAM PBB dari kawasan Asia-Pasifik.
"Upaya negosiasi bilateral dilakukan, namun karena masing-masing negara tetap pada posisinya, mekanisme pemungutan suara menjadi jalan akhir," tutur Menteri HAM ini.
Selain diplomasi formal, lanjutnya, Indonesia mengoptimalkan diplomasi senyap melalui jejaring personal diplomat senior.
"Salah satu figur kunci dalam diplomasi ini adalah Makarim Wibisono, mantan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, yang secara aktif membangun dukungan melalui pertemuan sela dengan para perwakilan negara anggota Dewan HAM," katanya.
Salah satu momen penting terjadi di Qatar, ketika komunikasi tingkat tinggi berhasil difasilitasi hingga melibatkan Perdana Menteri Qatar dan perwakilan negara-negara Asia-Pasifik melalui telekonferensi, sehingga memperkuat kesan kesiapan Indonesia memimpin Dewan HAM secara konstruktif.
Hasilnya, dalam pertemuan Asia-Pacific Group di Jenewa pada 23 Desember 2025, Indonesia meraih 34 suara dari 47 negara yang hadir. Thailand memperoleh 7 suara, sementara 4 negara abstain dan 2 suara tidak sah. Dengan hasil tersebut, Indonesia resmi ditetapkan sebagai nominee kawasan.
"Kemenangan ini bukan sekadar capaian numerik, melainkan manifestasi kepercayaan kawasan terhadap peran Indonesia sebagai bridge builder negara yang mampu menjembatani perbedaan pandangan, memajukan agenda HAM secara objektif, inklusif, dan berimbang, serta mengedepankan dialog di tengah dinamika global yang kerap terpolarisasi," tutup Pigai.
Dengan penetapan ini, Indonesia memasuki fase lanjutan dalam proses pemilihan Presiden Dewan HAM PBB 2026, sekaligus memikul harapan kawasan Asia-Pasifik agar mampu memainkan peran kepemimpinan yang kredibel, inklusif, dan konstruktif dalam menjaga dialog serta kerja sama HAM di tingkat global.
