Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pemerintah tidak mungkin melakukan teror kepada aktivis dan sejumlah influencer. Dia menyatakan telah meminta aparat kepolisian menindaklanjuti.
"Saya sudah bilang, saya minta aparat kepolisian untuk diproses, dicari siapa pelakunya," ujar Pigai kepada wartawan di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa, 6 Januari 2026.
Pigai mengatakan banyak opini yang mereka-reka siapa pelaku dari teror tersebut. Menurutnya, tidak bisa ada hipotesa selagi menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian.
"Karena sekarang kan opini yang berkembang itu lebih cenderung perspektif influencer itu sendiri maupun juga aktivis sipil society atau pengamat. Mereka mereka-reka siapa aktornya, siapa pelakunya," ujarnya.
"Tidak bisa kalau namanya juga hipotesa-hipotesa itu. Kita menghormati. Tapi kan hipotesa itu harus dipastikan melalui sebuah proses penyelidikan. Nanti hasil penyelidikan dari kepolisian menemukan kalau ada pelakunya adalah si A, si B, si C, nah baru bisa kita menentukan siapa pelakunya," ujarnya.
Namun, ia kemudian menegaskan bahwa pelaku teror tersebut tidak mungkin berasal dari pemerintah.
"Yang jelas pemerintah tidak mungkin. Pemerintah tidak mungkin," ujarnya.
Dia menegaskan sampai saat ini tidak ada satupun keputusan dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mengekang kebebasan.
"Pak Presiden tadi malam juga waktu hari Natal kan beliau sampaikan bahwa, ya kritik boleh. Boleh dong, bebas kritik. Kita negara demokrasi. Dan sampai sekarang, selama satu tahun Presiden kita dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo, tidak ada satu keputusan pun yang mengekang kebebasan," ujarnya.
Sebelumnya, empat influencer mendapatkan teror, seperti Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik, DJ Donny atau Ramond Dony Adam, Sherly Annavita, hingga Yama Carlos.
Serangan teror tersebut berupa kiriman bangkai ayam, bom molotov, hingga ancaman digital. Terdapat juga pesan yang intimidatif.
