Ketua Komisi III DPR Singgung Dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani

Samrut Lellolsima | Senin, 17/11/2025 13:04 WIB

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (Foto: Dok. Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com - Komisi III DPR saat ini menjadi salah satu pihak yang disalahkan terkait dugaan ijazah palsu Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani.

Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam rapat bersama Panitia Seleksi (Pansel) KY di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Habiburokhman di rapat itu bertanya kepada Pansel mengenai mekanisme pengecekan calon Anggota KY, terutama terkait keaslian ijazah dan kampus mereka.

"Kampusnya ada enggak? Gitu lho. Mungkin saja dokumennya benar ternyata kampusnya tidak ada. Ada mekanisme seperti itu enggak, Pak?" tanya Habiburokhman.

Menanggapi hal itu, Ketua Pansel KY, Dhahana Putra, menjelaskan bahwa seluruh calon menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisasi terbaru sebagai syarat formil.

"Jadi itu menjadi suatu dokumen yang kami gunakan untuk proses lebih lanjut," ujarnya.

Politikus Gerindra ini pun menegaskan, konfirmasi tersebut penting guna menghindari persoalan di kemudian hari.

"Iya agak sulit juga karena kayak kita ini kan ada masukan soal Pak Arsul Sani kami yang disalahin sekarang pak," sesal Habiburokhman.

Dia mengakui, Komisi III DPR tidak memiliki kemampuan forensik untuk menilai keaslian dokumen akademik.

"Karena kami baca ini baca apa namanya dokumen ya kan ya, satu, memang kita tidak ada kemampuan secara forensik menilai asli atau enggak. Tapi pasti asli kalau dokumennya. Tapi mengecek kampusnya itu seperti apa mekanismenya gitu lho," pungkasnya.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani ke Bareskrim Polri terkait terkait dugaan ijazah palsu pada Jumat 14 November 2025.

Pelapor mengklaim memiliki bukti-bukti berkenaan ijazah program doktor Arsul Sani yang diduga palsu.