Legislator PKB: Kemendikdasmen Siapkan Ruang Setara bagi Semua Lembaga Pendidikan

Samrut Lellolsima | Selasa, 19/08/2025 01:16 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, merespons polemik terkait Surat Undangan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tentang Pembelajaran Mendalam, Koding/KA, dan Penguatan Karakter Region Jawa Tengah 2 yang viral.

Legislator dari Fraksi PKB ini mengajak semua pihak terkait pentingnya melihat persoalan tersebut secara proporsional. Lalu menekankan arah kebijakan pendidikan nasional harus selalu menjunjung prinsip inklusif, adil, dan memberi ruang yang sama bagi semua pemangku kepentingan.

Menurut Lalu, Kemendikdasmen telah menyiapkan skema penyelenggaraan bimtek secara bergilir dan merata. Tidak hanya untuk Muhammadiyah, tetapi juga untuk lembaga pendidikan lain, termasuk yang berada di bawah naungan NU, ormas lain, maupun sekolah negeri.

"Arah kita adalah memperkuat program Kemendikdasmen secara menyeluruh. Saya mendapat informasi langsung bahwa Mendikdasmen, Prof. Abdul Mu’ti, juga telah menyiapkan ruang bagi lembaga NU. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan, karena prinsipnya semua mitra akan mendapatkan kesempatan yang sama," kata Lalu dalam keterangannya, Senin (18/6).

Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menambahkan, semangat yang dibangun Kemendikdasmen adalah gotong royong. Melalui berbagai program prioritas, mulai dari penguatan karakter, peningkatan mutu pembelajaran, hingga revitalisasi satuan pendidikan, semua pihak diundang untuk berkontribusi.

"Jangan sampai muncul kesan penolakan atau keberpihakan sepihak. Justru yang perlu kita lakukan adalah saling menguatkan dan mendorong agar program Kemendikdasmen berjalan optimal, baik untuk NU, Muhammadiyah, maupun lembaga pendidikan lainnya," tegasnya.

Lalu menekankan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal kebijakan agar prinsip keadilan dan kesetaraan tetap terjaga. Pendidikan, kata dia, adalah milik seluruh anak bangsa dan tidak boleh dikotak-kotakkan berdasarkan afiliasi organisasi.

"Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa tujuan kita sama: mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kolaborasi yang sehat, kita bisa menghadirkan pendidikan yang lebih bermutu dan inklusif untuk semua," tegasnya.