Puan: PDIP Bersuara Lantang Jika Program Pemerintah Tak untuk Kepentingan Rakyat

Samrut Lellolsima | Senin, 11/08/2025 18:38 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani (dua dari kanan). (Foto: Humas DPR)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menjelaskan soal posisi partainya sebagai partai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menyusul pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Puan menyatakan bahwa dalam pemerintahan presidensial, tidak mengenal yang namanya koalisi dan oposisi, namun yang ada hanya di dalam atau di luar pemerintahan.

"Jadi artinya posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia," kata Puan.

Hal tersebut disampaikan Puan usai menerima Presiden Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8).

"Namun kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program (pemerintahan) itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak," imbuh Puan menegaskan soal posisi PDIP sebagai partai penyeimbang pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan partainya tidak menempatkan diri sebagai oposisi ataupun koalisi, namun sebagai partai penyeimbang. Pernyataan itu disampaikan Megawati saat Kongres ke-6 PDIP di Bali pada Sabtu (2/8).

Terkait hal ini, Puan menyebut PDIP mengambil sikap mendukung pemerintahan tetapi tidak mengirim perwakilan ke kabinet.

"Dan sampai saat ini tidak ada orang di dalam atau kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet," jelas Puan.

Mantan Menko PMK itu mengatakan, PDIP tetap akan bersikap kritis jika ada kebijakan yang tidak memihak rakyat. Sikap tersebut, kata Puan, semata mata agar pemerintahan saat ini berjalan dengan baik dan lancar.

"Jadi artinya posisinya, jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai kami akan meluruskan dan kami boleh berbicara dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia," ucap cucu Bung Karno itu.