Anggota DPR Sebut Program CKG Perlu Dievaluasi Secara Menyeluruh

Samrut Lellolsima | Kamis, 07/08/2025 17:32 WIB

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menegaskan bahwa program CKG (Cadangan Karantina Gizi) perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Menurut dia, program jangka panjang harus disesuaikan dengan kondisi teknis dan realita di lapangan, seperti adanya kasus keracunan makanan, menu yang tidak cocok, hingga kurangnya empati dalam penyampaian kritik terhadap situasi.

“Para politisi seharusnya jangan asal bicara tanpa pikir panjang. Misalnya, anak-anak tertentu tidak bisa makan ayam, bukan berarti menunya salah. Perlu kearifan dalam memberikan nutrisi alternatif,” ujarnya saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (7/8).

Ia juga menceritakan tentang pengalamannya dalam kunjungannya ke Lapas Purwokerto. Yanuar terkejut melihat sistem makanan yang tertib dan sehat.

Menurutnya, ini bisa dijadikan bukti bahwa orang-orang yang menjalani masa hukuman saja bisa mendapatkan makanan layak dan bergizi, apalagi masyarakat biasa. 

“Ini jadi pelajaran juga untuk kita semua, bahwa akses terhadap makanan bersih dan sehat harus jadi prioritas, bukan hanya untuk tahanan tapi juga masyarakat luas,” katanya.

Selain makanan, Yanuar juga menyoroti urgensi pengelolaan sumber daya air. Ia memberi contoh kasus yang terjadi di daerah Langgu, Klaten yang dulunya memiliki sumber air besar, namun kini debitnya menurun setelah masuknya perusahaan besar.

“Air itu bukan hanya untuk minum, tapi juga mandi dan kebersihan. Di beberapa desa bahkan masih harus beli air pakai jerigen di Jakarta Utara. Ini ironis di tahun 2025,” ungkapnya prihatin.

Tak hanya itu, ia juga bicara soal kasus anak yang tampak berkecukupan secara ekonomi, namun tetap mengalami masalah gizi karena pola makan yang tidak tepat.

“Orang tua harus memeriksa kualitas makanan anaknya, jangan cuma karena orang tuanya mampu, terus anaknya diasumsikan sehat,” ujarnya.

Terakhir, ia mengharapkan peran aktif BPOM dan sekolah dalam mengedukasi anak-anak soal makanan sehat. Ia sangat prihatin karena masih banyak jajanan anak-anak yang tidak higienis dan mengandung zat berbahaya.

“Uang jajan anak 10 ribu itu bisa dibelikan makanan yang nggak bergizi. Siapa yang mengawasi? Harus ada tindakan konkret, bukan cuma imbauan,” tegasnya.

Politisi Fraksi PKS itu berharap program-program yang berkaitan dengan gizi, air bersih, dan ketahanan keluarga benar-benar diperhatikan untuk mewujudkan Indonesia Emas di masa depan.