Wujudkan Kebijakan Inklusif Gender untuk Dorong Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ekonomi

Eko Budhiarto | Kamis, 16/05/2024 16:47 WIB

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Wujudkan kebijakan yang inklusif gender dalam upaya pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi sebagai bagian dari langkah peningkatan peran perempuan dalam proses pembangunan.

"Perempuan memerlukan dorongan untuk mengatasi hambatan struktural dan teknis di sektor ekonomi agar mampu berperan lebih luas di berbagai bidang kehidupan," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, Kamis (16/5).

Pada The First Meeting of The Policy Partnership on Women and the Economy 2024 (PPWE l) yang diadakan oleh Women and the Economy Forum, APEC Peru 2024, pada Senin (13/5) lalu, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkomitmen meningkatkan peran perempuan dalam bidang ekonomi dengan langkah-langkah konkret mewujudkan kemudahan akses pelatihan teknis, finansial, pasar, dan digital literasi bagi perempuan.

Langkah itu diambil karena 64,5% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh perempuan.

Menurut Lestari, langkah konkret pemerintah itu harus terus didorong dan diperluas cakupannya karena merupakan langkah yang strategis.

Penguatan berbagai UMKM yang mayoritas pengelolaannya perempuan, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, ikut meningkatkan kemandirian perempuan untuk kemudian mampu ikut berkontribusi pada berbagai proses pembangunan nasional.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap sejumlah langkah strategis lainnya berupa peningkatan kesejahteraan ibu dan anak melalui berbagai program peningkatan kesehatan yang berkelanjutan.

Bila pada lingkungan keluarga sudah terjamin kesehatan dan kesejahteraannya, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan untuk berperan aktif di sejumlah sektor dapat lebih terbuka.

Rerie sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu ikut mendorong melalui berbagai upaya dalam proses pemberdayaan perempuan di tanah air.