Buwas saat meninjau pembokaran perdana kedatangan beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) bersama Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, Jakata, Jumat (16/12).
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan untuk mengimpor 1,6 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan domestik akibat mundurnya masa panen selama dua bulan.
“Seharusnya pada Maret-April itu sudah panen raya, sekarang mundur ke April, Mei, dan Juni, sehingga produksi menurun dan pemerintah kemarin memutuskan untuk melakukan impor,” ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (14/2/2024).
Selain merealisasikan impor, ia menyatakan pemerintah juga meningkatkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari 150 ribu ton menjadi 250 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk mempermudah distribusi, ia menuturkan bahwa paket beras SPHP dapat dikemas ulang dengan berat yang disesuaikan.
“Biasanya ‘kan SPHP kiloannya 5 kilogram. Jadi, untuk beberapa wilayah silakan didistribusi dalam kiloan yang lebih besar dan di lapangan diberi kesempatan untuk melakukan pengemasan ulang dari 50 kilo atau 25 kilo menjadi 5 kilo,” ucap Airlangga.
Ia menuturkan bahwa biaya pengemasan ulang tersebut akan diganti oleh pemerintah.
“Kemarin itu solusi-solusi yang disampaikan,” katanya.
Airlangga pun mengingatkan bahwa upaya-upaya ini perlu dilakukan karena situasi perekonomian global di masa mendatang masing belum membaik.
“Jadi pertumbuhan ekonomi global masih akan turun,” ujarnya.
Kamis, 25/06/2026 18:19 WIB
Kamis, 25/06/2026 17:21 WIB
Sabtu, 13/06/2026 06:46 WIB
Sabtu, 13/06/2026 06:26 WIB
Sabtu, 13/06/2026 05:40 WIB
