Anggota DPR Nilai Program Hilirisasi Nikel Jokowi Gagal, Kok Bisa?

Samrut Lellolsima | Senin, 09/10/2023 12:19 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/Man

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengkritik program hilirisasi nikel yang saat ini dijalankan Pemerintah. Menurut dia, program hilirisasi nikel yang dibangga-banggakan Presiden Joko Widodo ini gagal dan berantakan.

“Karena hingga saat ini program tersebut belum memberikan hasil optimal bagi pendapatan negara. Yang ada malah Pemerintah harus menanggung biaya penanganan masalah sosial di setiap proyek hilirisasi nikel ini,” terang dia kepada wartawan, Senin (9/10).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini merasa program tersebut sangat aneh. Terlebih, nikel dari program hilirisasi ini didapatkan dengan cara impor.

"Inikan aneh, hilirisasi kok nikelnya malah dari impor. Kontradiktif," kata Mulyanto.

Dia meminta Pemerintah segera mengevaluasi program ini sebelum kondisinya lebih parah. Sebab semua peraturan sudah dipermudah, risiko kerusakan lingkungan sudah terjadi dan segala biaya, royalti atau insentif yang menjadi hak pemerintah sudah dikurangi.

Mulyanto mendesak Pemerintah profesional dalam melaksanakan program ini agar sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan smelter asing dapat menghasilkan nilai tambah lebih bagi pendapatan negara. Bukan malah merugikan negara.

“Pemerintah harus segera menutup smelter kelas I yang hanya bisa memproduksi NPI dan feronikel. Sebab nilai tambah produk ini sangat rendah sementara kandungan nikel yang digunakan lumayan besar. Karena itu sudah selayaknya Pemerintah melarang ekspor NPI dan feronikel,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut dia, juga harus mampu memaksa perusahaan smelter nikel memproduksi produk yang memiliki nilai tambah lebih agar penghasilan negara lebih optimal.

Sebelumnya diberitakan sejumlah smelter nikel di Tanah Air memutuskan mengimpor bijih nikel lantaran kurangnya pasokan bahan baku. Aksi ini diprediksi akan terus dilakukan hingga Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2024 dirilis di tahun depan.