Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Butuh Dukungan semua Pihak

Eko Budhiarto | Jum'at, 17/03/2023 15:12 WIB

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik memerlukan dukungan semua pihak, demi mewujudkan proses pembangunan yang lebih baik.

"Merealisaskan lebih banyak partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan publik harus konsisten diupayakan demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Jumat (17/3).

Riset State of The World’s Girls Report (SOTWG) yang dipublikasikan Plan Indonesia awal tahun ini mencatat, sebanyak 9 dari 10 perempuan percaya bahwa partisipasi politik itu penting, namun para perempuan itu juga mengakui adanya berbagai hambatan dalam proses partisipasi tersebut.

Hambatan itu bersifat interseksional dan struktural karena usia dan gender yang dianggap belum dewasa serta berbagai stereotipe yang berkembang di masyarakat.

Tantangan lainnya beragam, dari kurangnya akses ke dalam pengambilan keputusan, persepsi kurangnya pengetahuan atau keterampilan, hingga gagasan dari orang lain tentang apa yang pantas untuk remaja perempuan.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Persentase keterwakilan perempuan tersebut masih di bawah angka persyaratan 30% jumlah calon legislatif perempuan pada saat parpol mendaftar menjadi peserta pemilu.

Menurut Lestari, sangat kompleksnya tantangan yang dihadapi tersebut, membuat upaya melibatkan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik membutuhkan dukungan dari banyak pihak dan strategi yang tepat.

Karena, jelas Rerie sapaan akrab Lestari, tidak mudah mengikis anggapan atau persepsi masyarakat yang berkembang terkait bagaimana seharusnya perempuan berkegiatan di masyarakat.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap lewat peningkatan kualitas pendidikan nasional dorongan para perempuan untuk berkiprah di luar sektor domestik, seperti di bidang politik, dapat diwujudkan.

Selain itu, tambah Rerie, sosialisasi masif terkait pentingnya partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan publik, harus konsisten dilakukan untuk peningkatan pemahaman di lingkungan masyarakat.

Dengan sejumlah dukungan tersebut, Rerie berharap, sikap perempuan yang menilai bahwa politik itu penting dapat terus didorong sehingga mampu meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik di tanah air.