Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Foto dok. Humas Kementerian BUMN/Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Berdiri di hadapan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan dan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir berbicara tegas.
Erick sengaja mengumpulkan para direksi itu untuk menegaskan komitmen perang melawan korupsi di lingkungan BUMN.
Mantan Presiden Inter Milan itu meminta para direksi BUMN mewarisi kebaikan, bukan malah meninggalkan masalah.
"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacy (warisan) ini," tegas Erick.
Ada dua hal yang menjadi titik tekan Erick, yaitu pencegahan korupsi dan pembenahan sistem. Dengan perbaikan sistem, Erick ingin korupsi tak lagi berulang.
"Saya nggak mau, kita semua di sini sudah memperbaiki, kita nanti pensiun atau tidak ditugaskan lagi, apa yang sudah kita lakukan dibalikin lagi kayak zaman dulu, yang koruptif, yang banyak hutang," kata Erick.
Lantas, mengapa para direksi BUMN pengelola dana pensiun yang jadi sasaran?
Berdasarkan data yang diterimanya, Erick menyebut hanya 35 persen perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik. Sisa 65 persen lainnya bermasalah.
Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dirilis pada 21 Maret 2022 mencatat korupsi rawan terjadi di BUMN sektor keuangan. Sepanjang 2016—2021, aparat hukum terbanyak menangani kasus korupsi yang berkaitan dengan sektor finansial, yakni 38 kasus.
Itu sebabnya, salah satu rekomendasi ICW adalah perlu adanya perhatian yang lebih serius pada BUMN yang bergerak di sektor finansial.
Erick sendiri malam itu mencontohkan dua kasus megakorupsi di asuransi Jiwasraya dan Asabri. Sekadar mengingatkan, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 07/LHP/XXI/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 menyebutkan korupsi di Asabri merugikan negara Rp22,7 triliun.
Sedangkan korupsi Jiwasraya yang sudah berlangsung sejak 2006, mengacu pada temuan BPK, merugikan negara mencapai Rp16,8 triliun dan melibatkan 13 korporasi.
"Kita baru saja selesai dengan Jiwasraya dan Asabri, kita lagi meningkatkan kepercayaan investor, BUMN makin bersih, eh ada lagi korupsi. Kita yang dosa nanti sama rakyat kita," tegas Erick.
Itu sebabnya, Erick sebagai bagian dari pencegahan korupsi, Erick mengatakan dirinya bekerjasama dengan BPKP untuk menyusun daftar blacklist untuk mencegah para direksi yang korup menjabat di BUMN lain.
"Nantinya yang dapat mencabut daftar blacklist ini hanya presiden Republik Indonesia," tegas Erick.
Erick diketahui tengah mendorong 4 agenda besar di BUMN. Selain membuat daftar hitam pejabat BUMN yang korup, tiga lainnya: membuat Blueprint 2024 - 2034.
Adanya omnibus law versi BUMN (45 Permen akan diciutkan menjadi 3 saja) dan melihat kembali kinerja dana pensiun di BUMN.
