Jazilul Fawaid: Ada Panduan Etika Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Aliyudin Sofyan | Sabtu, 12/11/2022 19:12 WIB

Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid. (Foto: Humas MPR)

Tanjungpura, Jurnas.com - Seseorang memiliki jiwa Pancasila bila dirinya religius, manusiawi, humanis, adil, beradab, pemersatu, dan pro rakyat. Dalam bahasa kekinian sosok itu merupakan sosok yang kolaboratif, mampu mensinergikan antarsila yang ada di Pancasila. Ungkapan demikian disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid saat dirinya menjadi narasumber dalam talkshow yang bertema ‘Pulih dan Kuat Bersama Berdasarkan Pancasila, Konstitusi, dan Semangat Antikorupsi’.

Talkshow yang digelar di Ruang Auditorium, Kampus Universitas Tanjung Pura (Untan), Kalimantan Barat (Kalbar), 12 November 2022, itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2022. 

Lebih lanjut Jazilul Fawaid mengatakan dirinya yakin mahasiswa Untan merupakan sosok yang memiliki jiwa Pancasila. “Saya yakin mahasiswa di sini memiliki jiwa yang kolaboratif untuk kemajuan bangsa dan negara,” paparnya. Hal demikian menurutnya harus dipertahankan bahkan perlu ditularkan.

Nilai-nilai Pancasila ditegaskan oleh politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu harus diimplementasikan dan diinternalisasikan kepada seluruh komponen bangsa termasuk para pejabat negara. Diungkapkan ada Ketetapan MPR No. VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Menurutnya ketetapan ini penting untuk ditegakan. Banyak hal yang diatur dalam tap itu. Ada etika-etika yang perlu dipegang saat menjalankan kehidupan politik, pemerintahan, ekonomi, dan bisnis. “Tap ini masih relevan,” ujarnya.

Etika yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan itu seperti mengedepankan kejujuran, kesungguhan, bertanggungjawab, dan memiliki rasa malu. Meski ada tuntunan beretika dalam kehidupan berbangsa namun hidup dalam suasana yang penuh kejujuran, bertanggungjawab, dan memiliki rasa malu belum menjadi budaya birokrasi bangsa ini.  Pun juga demikian dalam etika berbisnis dan menjalankan roda ekonomi. Kegiatan bisnis dan perekonomian tidak boleh dikuasai oligarkhi dan tak boleh juga ada kesenjangan.

Ia membandingkan dengan kehidupan berpolitik di Jepang. Ada seorang menteri mengundurkan diri hanya karena dikritik oleh rakyatnya. Ia meski melakukan sesuatu kesalahan dari sudut pandang etika bukan hukum namun sudah mengundurkan diri. “Di Indonesia hal demikian belum terjadi,” ungkapnya.

Untuk membangun watak yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dikatakan oleh Jazilul Fawaid, MPR saat ini gencar melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih sering disebut dengan 4 Pilar MPR. “Setelah disosialisasi selanjutnya diinternalisasikan,” paparnya. Jadi Pancasila tidak hanya dihafalkan namun juga wajib dipahami dan diamalkan.