Begini Cara dan Komitmen PUPR Merubah Permukiman Kumuh

Redaksi | Senin, 03/10/2022 23:49 WIB

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. (Dokumentasi Humas Kementerian PUPR)

Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Cipta Karya, terus berkomitmen untuk menindaklanjuti perumahan dan permukiman kumuh di berbagai wilayah Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam Permen PUPR No. 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Demikian disampaikan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam konferensi pers di Kementerian PUPR, Senin (3/10). "Dengan melaksanakan berbagai program seperti Kotaku, PISEW, Sanimas dan Pamsimas serta BSPS," ujar Diana.

Kementerian PUPR berkolaborasi dengan Pentahelix untuk pembangunan perumahan dan perkumukiman kumuh tersebut. Hal itu bersamaan dengan memperingati Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia (HHD-HKD) 2022.

"Kolaborasi Pentahelix dalam pembangunan permukiman dan perumahan perkotaan menuju nol kumuh. Tujuannya adalah untuk penyebarluasan capaian dan upaya meningkatkan komitmen serta partisipasi berbagai pihak dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif," kata Diana.

Adapun beberapa capaian dari kolaborasi antara PUPR dengan Pentahelix dalam penataan kawasan kumuh, di antaranya yaitu lokasi di kelurahan Semanggi, Kota Surakarta, Desa Ketapang Mauk Kabupaten Tangerang, Kabupaten Malang, Parit Nanas di Pontianak, Kampung Bugis Kota Tanjungpinang dan Kelayan Barat Kota Banjarmasin.

Diana menegaskan capaian tersebut melibatkan DAK integrasi dengan kolaborasi pemerintah seperti Kotaku, BSPS dan APBD dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pelibatan unsur swasta melalui CSR dan akademisi.

Selain itu, lanjut Diana, untuk sektor Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kementerian PUPR juga menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan konektivitas melalui pembangunan jalan dan jembatan.

"Pembangunan itu juga termasuk jembatan gantung, bendungan dan irigasi untuk penyediaan air baku sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif tanpa meninggalkan seorang pun dan satu wilayah pun," tutur Diana.

Melalui peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia ini, Kementerian PUPR berharap agar kolaborasi tersebut terus berkelanjutan serta melibatkan berbagai stakeholders lainnya seperti Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga organisasi masyarakat, akademisi, komunitas peduli lingkungan, sektor swasta dan juga kaum muda.

"Untuk melakukan tindakan nyata dalam melakukan penanganan kawasan kumuh, pengelolaan persampahan, air limbah domestik dan air minum melalui kegiatan bersih lingkungan, transfer teknologi serta inovasi - inovasi penanganan dan pengelolaan infrastruktur permukiman dan perumahan yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat," tutup Diana.