Kemendes Harap TPP Kawal Kebijakan SDGs Desa

Untung Subagja | Selasa, 28/06/2022 09:25 WIB

Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Provinsi Lampung (Istimewa)

Bandar Lampung, Jurnas.com - Pendampingan masyarakat Desa menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pemberdayaan masyarakat Desa.

Proses tersebut dinilai sangat strategis untuk meningkatkan sumber daya manusia Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam melakukan pendampingan masyarakat desa secara kolaboratif dan sinergis dengan stakeholder terkait.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Pengembangan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yusra dalam sambutan pembukaan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Provinsi Lampung di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Senin (27-29/06/2022).

"Saya berharap agar semua persoalan yang terkait dengan tugas dan fungsi TPP, baik dalam konteks pengawalan kebijakan SDGs Desa, penggunaan Dana Desa maupun pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat dikonsolidasikan dan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait dengan sebaik-baiknya," tegas Yusra.

Sementara itu, PPK dan Panitia Pelaksana Febrian Alyuswar mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Lampung, terdiri dari TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten, PD (Pendamping Desa) Kecamatan dan PLD (Pendamping Lokal Desa).

"Kami berharap agar kegiatan tersebut benar-benar berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi Tenaga Pendamping Profesional khususnya dalam upaya mengawal dan mendampingi masyarakat Desa di Provinsi tersebut," kata Febrian yang didampingi TA Managemen Nasional P3MD Muhammad Arwani dan Choiril Akbar

Dalam kegiatan ini, dibahas isu-isu penting terkait program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Provinsi Lampung, disampaikan oleh Sekretaris Dinas PMD Provinsi I Wayan Gunawan, Arah Kebijakan Kemendes PDTT, Program P3MD disampaikan oleh Muhammad Arwani dan Choiril Akbar, Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun, Jakarta Timur dan Kerjasama Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung.