Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana.
Jakarta, Jurnas.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menagih janji pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut perkara korupsi yang menjerat mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari.
"ICW juga janji KPK untuk melakukan supervisi atas perkara tersebut. Sebab, sebelumnya KPK pernah mengeluarkan surat perintah supervisi," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (15/6).
Namun ICW mengaku tak berharap banyak dengan pimpinan KPK saat ini. Sebab, kata Kurnia, alih-alih pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama, para pimpinan KPK justru melemahkan KPK dari dalam dengan menyingkirkan para pegawai melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).
KPK Janjikan Polemik Brigjen Endar Segera Tuntas
"Namun, sepertinya kebijakan (supervisi kasus Pinangki) itu hanya sekadar lip service semata. Alih-alih menjadi agenda prioritas, pimpinan KPK malah sibuk untuk menyingkirkan sejumlah pegawai dengan TWK yang penuh dengan kontroversi itu," kata Kurnia.
Menurut ICW, dalam perkara korupsi Pinangki ini masih ada beberapa kelompok yang belum diusut oleh Kejaksaan Agung, salah satunya klaster penegak hukum. Sebab, ICW berpandangan Pinangki tidak bergerak sendiri dan melakukan kejahatan bersama dengan buronan Djoko Tjandra.
"Pertanyaan sederhananya yang belum terjawab, bagaimana mungkin Djoko Tjandra dapat percaya begitu saja dengan jaksa yang tidak menduduki jabatan strategis seperti Pinangki? Apakah ada pihak yang menjamin Pinangki agar Djoko Tjandra percaya lalu sepakat untuk bekerjasama?," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufon menyatakan pihaknya membuka kemungkinan ikut mengusut kasus dugaan suap terhadap Pinangki Sirna Malasari dalam skandal Djoko Soegiarto Tjandra.
Menurut Ghufron, pihaknya tak menutup kemungkinan menelisik adanya peran pihak lain yang belum diungkap Bareskrim Polri dan Kejagung dalam perkara tersebut. Termasuk mendalami soal sosok King Maker.
"Kalau ada dugaan-dugaan tindak pidana korupsi lain yang belum diungkapkan tentu kami sangat terbuka. Tapi tentu kami akan menunggu dari hasil putusan dulu sejauh mana kemungkinan itu," kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/2).
KPK sendiri diketahui telah menerbitkan surat perintah supervisi skandal Djoko Tjandra yang ditangani Bareksrim Polri dan Kejagung pada September 2020. KPK juga telah melakukan gelar perkara bersama Bareskrim Polri dan Kejagung.
Tak hanya itu, KPK juga sudah menerima dan menelaah berkas dokumen skandal Djoko Tjandra yang diterima dari Kejagung dan Bareskrim Polri serta laporan dari masyarakat.
Meski demikian, Ghufron belum mau mengungkap lebih jauh mengenai supervisi yang telah dilakukan pihaknya. Ghufron hanya memastikan pihaknya akan mengusut keterlibatan pihak lain sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.
"Memungkinkan begitu sepanjang kemudian ada alat bukti yang mendukung," kata Ghufron.
KEYWORD :Pinangki Sirna Malasari Djoko Tjandra ICW KPK
