Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid (Gus Jazil) dalam diskusi 4 Pilar MPR RI bertema Menanti Kepastian Pemberangkatan Haji 2021, di media center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (9/4). (Foto: Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) untuk bersikap adil terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021.
Demi keadilan, Gus Jazil, sapaannya, bahkan meminta Kemenag untuk tidak membuka pelaksanaan haji 2021.
“Ditutup lagi saja pak. Ini menciptakan ketidakadilan,” tekan dia dalam diskusi 4 Pilar MPR RI bertema Menanti Kepastian Pemberangkatan Haji 2021, di media center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (9/4).
Gus Jazil menekankan, kuota sebanyak 10 persen yang katanya akan diberikan ke Indonesia merupakan bentuk ketidakadilan. Artinya, sebanyak 90 persen calon jamaah akan kehilangan kesempatannya untuk melaksanakan ibadah haji.
“Kalau hanya 10 persen. Banyak orang yg diperlakukan tidak adil nanti,” terangnya.
Demi terciptanya keadilan, politisi PKB ini mengusulkan, pemerintah untuk melakukan pengundian ke calon jamaah haji.
“Mungkin kalau adil, nanti diundi. Petugas undinya juga jelas. Jangan sampai kriteria kaya kemudian yg jadi terdepan,” papar Gus Jazil.
“Sekali lagi pak Wamenag, tanpa mengurangi rasa hormat lebih baik ditutup saja kalau 10 persen. Kalau tidak diserahkan saja ke haji plus. Dengan syarat dia tidak haji lebih dari satu kali. Sebisa mungkin harus bersikap adil kalau kuotanya kecil,” tandas anggota Komisi III DPR RI ini.
KEYWORD :Kinerja MPR Warta MPR PKB Gus Jazil Haji Kemenag
