Logo KPK
Jakarta, Jurnas.com - Pengamat Politik dari Universitas Mercu Buana, Jakarta, Syaifuddin menilai korupsi Bantuan Sosial yang menjerat Mantan Mensos Juliari Batubara dan korupsi ijin ekspor benih lobster Menteri KKP Edhy Prabowo sulit dilepaskan dari agenda atau motif politik tertentu.
"Kalau kita melihat petanya di KPK, dari jaman pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), sampai hari ini, sebenarnya orang-orang di dalam itu tidak objektif juga. Karena mereka sama tidak sepenuhnya independen, atau tidak pernah sepenuhnya bebas dari kepentingan politik luar. Apalagi jika kita lihat konteks pelemahan KPK selama beberapa waktu belakangan ini terutama setelah revisi UU KPK ," kata Syaifuddin di Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Dalam konteks lemahnya penegak hukum seperti KPK, lanjut Syaifuddin, bukan tidak mungkin lembaga antirasuah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ia juga menyebut Gerindra dan PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi Edhy dan Juliari merupakan partai terbesar pertama dan kedua yang kemungkinan besar akan bersama-sama pada Pilpres 2024.
Bukan hanya itu, Syaifuddin menyebut momentum Pilkada serentak sebelum penangkapan keduanya juga menjadi konteks politik yang pantas diperhitungkan.
"Ketika dua partai ini kemungkinan besar akan bergabung atau berkoalisi maka siapa pun akan sulit bersaing, sehingga dicari cara bagaimana menggembosi kekuatan ini. Dan ada celah yang bisa dipakai, meski secara hukum kita akui juga bahwa ini ada persoalan hukumnya," lanjutnya.
Memang, setelah Edhy dan Juliari terjerat kasus, hasil survei partai politik belum lama ini yang menyebut PDIP dan Gerindra mengalami penurunan dukungan. Bukan hanya itu pada Pilkada Serentak 2020 lalu, banyak calon yang diusung PDIP dan Gerindra tumbang.
"Efek dominonya banyak secara politik. Tapi tetap bahwa tidak ada niat dari Gerindra maupun PDIP untuk melemahkan pemerintahan Jokowi itu sendiri," terangnya.
Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan pengungkapan kasus korupsi tak lepas dari tiga aspek yakni politik, hukum dan sosial.
"Memang indikasi ada yang memang murni hukum, tapi ada penangkapan dalam motif politik, ada juga sosial yaitu keterlibatan publik yang sudah tidak tahan lagi dengan prilaku elit," ujar Jerry melalui telpon.
Hal lain yang dia sorot adalah adanya semacam rivalitas di dalam Kabinet sendiri.
"Ya rivalitas individu sesama menteri, atau juga rivalitas parpol di dalam kabinet itu bisa juga. Tampaknya kompak tetapi bisa juga saling intip satu sama lain dan menunggu celah untuk dijegal. Dan itulah realitas politik kita di Indonesia," katanya.
Meski demikian, KPK kata dia silahkan bekerja profesional dan berharap agar tidak ada tebang pilih dalam pengungkapan kasus korupsi. "Artinya semua kementerian atau lembaga dipantau, jangan ada semacam pilihâpilih kasus atau orang atau tokoh atau parpol tertentu saja. Intinya KPK harus independen dan profesional," pungkas Jerry.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Edhy Prabowo Juliari Batubara KPK Korupsi
