Teknisi Iran bekerja di fasilitas konversi uranium di pusat kota Isfahan. (Foto: AP)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Iran mengumumkan telah mulai memperkaya uranium hingga 20 persen, jauh di luar batas 3,67 persen yang ditetapkan dalam kesepakatan nuklir 2015.
Juru bicara Pemerintah, Ali Rabiei mengatakan bahwa pengayaan dimulai "beberapa jam yang lalu" di fasilitas nuklir bawah tanah Fordo di selatan ibukota Teheran.
Menurut Rabiei, proses tersebut sejalan dengan undang-undang nuklir baru yang baru-baru ini disahkan oleh parlemen.
Dilansir Newdaily, Undang-undang baru mengizinkan produksi tahunan 120 kilogram pada tingkat 20 persen dan juga memungkinkan badan atom negara itu memproduksi 500 kilogram uranium yang kurang diperkaya sebulan.
Undang-undang tersebut terbukti kontroversial di Iran, di mana undang-undang tersebut dikritik sebagai tidak bijaksana secara politik atau secara teknis tidak realistis.
Hal ini ditentang oleh Presiden Hassan Rouhani dan Organisasi Energi Atom Iran (AEOI).
Rabiei mengatakan bahwa terlepas dari keraguan itu, pemerintah Iran secara konstitusional terikat untuk menerapkan undang-undang yang disahkan oleh parlemen.
Iran Sanksi 15 Pejabat AS
Iran mengklaim program nuklirnya terutama untuk pembangkit listrik sipil, tetapi kekuatan dunia khawatir para pejabat memiliki ambisi untuk memproduksi senjata atom.
Perjanjian 2015 antara Iran dan kekuatan dunia terkemuka - juga disebut JCPOA - mengharuskannya membatasi produksi ke uranium yang diperkaya rendah, baik untuk tujuan sipil saja, sebagai imbalan atas pencabutan sanksi internasional.
Tetapi setelah Presiden Donald Trump secara sepihak menarik AS keluar dari kesepakatan tersebut, Iran mengatakan tidak lagi merasa terikat oleh kesepakatan tersebut.
Sejak itu, hal itu secara bertahap melanggar batasan yang ditetapkan beberapa kali. Uranium diperkaya rendah digunakan untuk tenaga nuklir, sedangkan uranium diperkaya tinggi hingga 90 persen dapat digunakan untuk memproduksi senjata atom.
Rabiei mengatakan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang berbasis di Wina telah diberitahu tentang perkembangan Senin.
Pengawas nuklir PBB mengkonfirmasi pada hari Senin bahwa Iran telah memulai proses pengayaan uranium hingga 20 persen kemurnian di situs Fordo-nya yang digali di sebuah gunung.
Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif mengatakan di Twitter bahwa Iran telah melanjutkan pengayaan 20 persen.
"Tindakan perbaikan kami sepenuhnya sesuai dengan (paragraf) 36 JCPOA, setelah bertahun-tahun ketidakpatuhan oleh beberapa peserta JCPOA lainnya," tulis Zarif dalam tweet.
“Tindakan kami sepenuhnya dapat dibatalkan setelah kepatuhan PENUH oleh SEMUA,” Zarif menambahkan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu termasuk di antara para pemimpin dunia pertama yang menanggapi pengumuman tersebut, menegaskan bahwa "Israel tidak akan mengizinkan Iran untuk memproduksi senjata nuklir".
"Keputusan Iran untuk terus melanggar komitmennya, untuk meningkatkan tingkat pengayaan dan memajukan kapasitas industri untuk memperkaya uranium di bawah tanah tidak dapat dijelaskan dengan cara lain selain realisasi lebih lanjut dari niatnya untuk mengembangkan program nuklir militer," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.
Ada berbagai aspek dalam hukum nuklir baru.
Mungkin bagian yang paling sensitif secara politik adalah penarikan Iran dari Protokol Tambahan IAEA, yang memungkinkan inspeksi mendadak situs nuklir Iran oleh inspektur PBB.
Langkah tersebut tidak hanya menyebabkan perbedaan serius antara Iran, IAEA dan kekuatan Eropa yang masih mendukung kesepakatan 2015, tetapi juga memperumit negosiasi antara pejabat Teheran dan pemerintahan baru presiden terpilih AS Joe Biden.
KEYWORD :Pemerintah Iran Peningkatan Uranium Kesepakatan Nuklir
