Sabtu, 20/04/2024 16:17 WIB

Presiden Raisi Mengatakan Sanksi Harus Dicabut untuk Mencapai Kesepakatan Nuklir

Presiden Raisi Mengatakan Sanksi Harus Dicabut untuk Mencapai Kesepakatan Nuklir.

Dalam file foto ini diambil pada 06 Juni 2021 calon presiden Iran Ebrahim Raisi memberi isyarat selama kampanye pemilihan umum di kota Eslamshahr. (AFP)

JAKARTA, Jurnas.com - Presiden Iran, Ebrahim Raisi mengatakan bahwa sanksi Amerika Serikat (AS) harus dicabut untuk mencapai kesepakatan nuklir, dan harus ada jaminan yang ditetapkan untuk memastikan penghapusan abadi mereka.

Presiden Raisi juga mengatakan bahwa belum waktunya untuk melakukan pembicaraan tatap muka dengan AS, dan ia mempertanyakan ketulusan Washington dalam keinginan mencapai kesepakatan dengan Teheran.

"Pencabutan sanksi harus dibarengi dengan penyelesaian safeguard. Ada beberapa tuduhan politik dan tidak berdasar terhadap Republik Islam Iran ketika datang untuk menjaga masalah," kata Raisi kepada Al Jazeera di kota Samarkand, di mana ia menghadiri pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai pada Kamis (15/9).

"Jadi, kita harus menyelesaikan masalah pengamanan ini," katanya.

"Mengenai jaminan, jika kami memiliki jaminan yang dapat dipercaya, dan kami memiliki penghapusan sanksi yang langgeng, bukan penghapusan sanksi sementara, dan jika ada solusi jangka panjang untuk masalah pengamanan, pasti dimungkinkan untuk mencapai kesepakatan,” kata Raisi.

Pembicaraan tidak langsung selama berbulan-bulan antara Iran dan pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 telah menemui jalan buntu.

Mantan Presiden AS, Donald Trump menarik diri dari kesepakatan 2015 di mana Teheran telah setuju untuk mengurangi program pengayaan uraniumnya dan berjanji untuk tidak mengejar senjata nuklir dengan imbalan pencabutan sanksi yang melumpuhkan, yang juga memungkinkan Iran untuk menjual minyak dan gasnya di seluruh dunia.

Kesepakatan 2015 ditandatangani di Wina oleh AS, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, China, Uni Eropa, dan Iran. IAEA berulang kali mengkonfirmasi pada saat itu bahwa Teheran memenuhi komitmen nuklirnya sepenuhnya di bawah ketentuan perjanjian 2015.

 

AS baru-baru ini memberlakukan sanksi baru terhadap perusahaan Iran karena membantu mentransfer pesawat tak berawak Iran ke Rusia untuk digunakan di Ukraina, serta kementerian Iran yang dituduh terlibat dalam serangan siber di Albania, tuduhan yang disebut Iran tidak berdasar.

IAEA mengatakan pada 7 September bahwa tidak dalam posisi untuk memberikan jaminan bahwa program nuklir Iran secara eksklusif untuk tujuan damai. Teheran telah lama menyatakan bahwa program nuklirnya difokuskan pada energi nuklir dan bukan senjata.

Ekonomi dan rakyat Iran telah terpukul keras oleh beberapa dekade sanksi internasional.

Pelapor PBB menerbitkan sebuah laporan minggu ini yang merinci dampak embargo selama puluhan tahun terhadap Iran dan menyerukan penghapusannya. Penulis laporan tersebut, Alena Douhan, mengatakan bahwa sanksi telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan di Iran.

Douhan mengatakan, penyediaan obat-obatan dan peralatan medis ke Iran sangat dirusak oleh sanksi keuangan, perdagangan, pengiriman, asuransi, dan kepatuhan berlebihan dari pihak bisnis dan pemasok asing.

"Ini merupakan hambatan serius untuk menikmati hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai oleh semua orang Iran," katanya.

Sanksi telah dijatuhkan pada Iran sejak 1979 ketika revolusi Islam negara itu terjadi.

Sumber: Al Jazeera

KEYWORD :

Kesepakatan Nuklir Iran Ebrahim Raisi Donald Trump Amerika Serikat




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :