cnn indonesia
Jakarta - Pengamat politik dari Formappi, Lucius Karus menilai ada kecenderungan dari pemerintah pusat dalam mendukung salah satu calon tertentu dalam Pilkada DKI. Ini pelanggaran yang tak boleh dilakukan oleh pemerintah pusat karena digaji dengan menggunakan anggaran negara.
"Politik praktis yang dilakukan pemerintah pusat itu tidak etis. Karena yang digaji APBN tidak boleh mendukung salah satu calon," ujar Lucius saat dikonfirmasi wartawan jurnas.com, Selasa (9/7).
Lucius menyontohkan, salah satu pejabat Lembaga Negara yang aktif melakukan politik praktis dan memberikan dukungan ke Ahok adalah Kepala BNP2TKI Nusron Wahid. (baca: Warga DKI Kapok Dukung Ahok)
"Harusnya secara etis mundur dari BNP2TKI untuk menghindari konflik kepentingan," kata Lucius.
Nusron Wahid yang mendeklarasikan diri sebagai Ketua Tim Sukses Ahok dalam Pilkada DKI, bagi Lucius sudah menunjukkan inkonsistensi pemerintah pusat.
"Dulu di awal kepemimpinan Jokowi sangat tegas bahwa pejabat negara harus non aktif sebagai pengurus partai dan tidak turun dalam politik praktis," tandansya.
Lucius menambahkan, pemerintah Jokowi harus menindak tegas pejabat negara yang masih menjabat di parpol dan terlibat aktif dalam politik praktis.
"Media memang harus mengingatkan pemerintah Jokowi dalam hal ini. Biar pemerintah tidak selalu merasa benar dan merusak reputasi kepentingan Jokowi,"tutup Lucas.
KEYWORD :nusron wahid BNP2TKI ahok formappi lucas karus
