Senin, 20/04/2026 10:27 WIB

Komisi XI DPR Nilai Nasib KPPU Terombang-Ambing

Marlen Sitompul | Jum'at, 02/03/2018 11:42 WIB






Komisi XI DPR menyayangkan sikap pemerintah dalam proses perpanjangan jabatan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tidak diantisipasi sejak awal, sehingga sempat dinyatakan tidak beroperasi.

Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam (Foto: Humas DPR)

Jakarta - Komisi XI DPR menyayangkan sikap pemerintah dalam proses perpanjangan jabatan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tidak diantisipasi sejak awal, sehingga sempat dinyatakan tidak beroperasi.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharram mengatakan, KPPU itu lembaga sangat penting dan strategis dan sejarah berdirinya membutuhkan perjuangan.

“KPPU itu salah satu produk reformasi, yang tidak dimiliki Indonesia sebelumnya. Sayangnya seolah kini nasibnya seolah terombang-ambing," kata Ecky, kepada wartawan, Jakarta, Jumat (2/3).

Sebagaimana diketahui, akhirnya Presiden Jokowi menandatangani Keppres perpanjangan jabatan komisioner KPPU. Keppres tersebut memperpanjang jabatan komisioner KPPU saat ini, yang terhitung 27 Februari-27 April 2018. Keppres yang sama telah diterbitkan untuk masa jabatan 27 Desember 2017-27 Februari 2018. Dan dijadwalkan komisioner KPPU baru akan terpilih pada April mendatang.

Ecky mengulas bahwa lembaga seperti ini sangat penting untuk menjaga iklim berusaha, sehingga tidak ada dominasi pelaku di dalam industri.

“Kita sudah berpengalaman saat Orde Baru, maraknya monopoli di berbagai sektor usaha terutama pada Sumberdaya Alam (SDA). Bahkan, kondisi tersebut masih terjadi saat ini. Untuk itu KPPU hadir dan menjadikannya sebagai rujukan dalam menjaga peta persaingan di industri,” tuturnya.

Lanjut politisi PKS ini, selain tak kalah strategisnya KPPU memliki peran untuk melawan para pemburu rente, yang ujung akhirnya adalah menegakan keadilan ekonomi.

“Kita tak akan bisa menanggulangi persoalan ketimpangan selama pemburu rente masih mendominasi ekonomi dan penguasaan pasar oleh satu kelompok saja,” sambungnya.

Sebagai contohnya, bagaimana bisa ada satu pihak yang menguasai 5 juta hektar lahan. Dengan situasi yang seperti ini, Ecky menilai manfaat ekonomi hanya dinikmati golongan tertentu. Ecky juga melihat bahwa kebedaan KPPU juga berperan krusial dalam mendukung perbaikan iklim investasi.

“Ini yang terus kita upayakan, agar daya saing ekonomi membaik. Sehingga aktivitas ekonomi berjalan lancar melalui kegiatan investasi,” tutup Ecky.

KEYWORD :

Komisi XI DPR KPPU Presiden Jokowi




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER