Wakil Ketua KPK Laode M Syarif
Jakarta - Proses kaderisasi partai politik dinilai tidak berjalan dengan baik. Hal itu mengemuka seiring banyaknya calon kepala daerah baik di tingkat provinsi, kota atau kabupaten yang bukan berasal dari kader internal alias kader `cabutan`.
"Proses kaderisasi partai politik tidak berjalan dengan baik. Lihat saja para calon Gubernur atau Bupati atau Wali Kota yang banyak dihiasi ‘kader cabutan’ dan ujuk-ujuk jadi calon pemimpin," ungkap Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief saat dikonfirmasi, Selasa (20/2/2018).Maraknya mahar politik juga memperkuat argumentasi tersebut. Pasalnya, setoran terhadap partai untuk mendapat tiket dukungan menjadi calon kepala daerah berakibat calon atau pun kader berkualitas, berintegritas dan bahkan memiliki elektabilitas kalah bersaing dengan calon bermodal atau calon yang didukung pengusaha. Dampaknya, calon kepala daerah berlomba mengumpulkan modal sebanyaknya.Bagi petahana atau calon yang berasal dari unsur penyelenggara negara tak jarang modal tersebut dikumpulkan dengan cara menerima suap terkait jabatannya. Dalam kurun dua pekan di bukan Februari 2018, KPK diketahui membekuk empat kepala daerah akan berlaga dalam Pilkada serentak 2018.Empat kepala daerah itu yakni, Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko; Bupati Ngada, Marianus Sae; Bupati Subang, Imas Aryumningsih; serta Bupati Lampung Tengah, Mustafa.
Sedangkan calon yang berasal dari unsur selain penyelenggara negara menerima bantuan dana dari para pengusaha dengan janji akan mengembalikannya dalam bentuk mempermudah proyek atau perizinan terhadap pengusaha jika nantinya terpilih. "Adanya mahar politik yang marak juga menunjukan tidak berjalannya pengkaderan di partai politik," tutur Laode.Kasus Korupsi KPK Kader Parpol
