Ilustrasi Paripurna DPR
Jakarta - Partai Golkar diminta untuk mempertimbangkan beberapa kriteria dalam menentukan Ketua DPR menggantikan posisi Setya Novanto. Selain kriteria dari internal Golkar, juga mendengar harapan publik.
Direktur Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas mengatakan, selain mempertimbangkan sejumlah kriteria dari internal partai, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga diminta untuk mendengar kriteria dari publik.Menurutnya, selain sejumlah kriteria dari internal, calon Ketua DPR dari Golkar diharapkan tidak pernah duduk di Pansus Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, sejumlah elemen masyarakat berharap agar Ketua DPR tak pernah terlibat dalam perlawanan terhadap KPK."Seharusnya mendengar kriteria harapan publik, apakah melawan KPK, apakah pernah berada dalam Pansus Angket DPR," kata Sirojudin, kepada Jurnas.com, Jakarta, Kamis (4/1).Baca juga :
Pemerintah Wajib Laksanakan Rekomendasi DPR Soal Evaluasi MBG Hingga Penyelesaian Konflik Agraria
Menurutnya, kriteria pertama adalah memiliki integritas yang baik, tidak memiliki problem hukum dan tidak pernah diberitakan masalah hukum khususnya kasus dugaan tindak kejahatan korupsi."Kedua, Ketua DPR sebagai tokoh yang bisa bekerjasama dengan baik bersama pemerintah dan presiden. Karena sisa periode pemerintah banyak hal kebijakan yang harus mendapat duungan," katanya.
Pemerintah Wajib Laksanakan Rekomendasi DPR Soal Evaluasi MBG Hingga Penyelesaian Konflik Agraria
Ketua DPR Airlangga Hartarto Partai Golkar
