Ilustrasi Google Maps (Foto: Henry Perks/Unsplash)
Seoul, Jurnas.com - Selama 19 tahun, Google belum menyerah mendapatkan izin Korea Selatan untuk membawa data peta detail skala 1:5000 ke luar negeri. Namun, selama itu pula pemerintah Seoul terus menolak.
Penyebabnya ialah alasan keamanan nasional. Korea Selatan secara teknis masih berada dalam kondisi perang, sehingga peta presisi tinggi dianggap berisiko jika dikuasai pihak asing.
Namun pekan lalu, Google mengajukan proposal baru yang sebenarnya sudah memenuhi hampir semua syarat keamanan yang selama ini ditetapkan pemerintah. Satu hal yang tetap ditolak Google adalah rencana membangun pusat data (data center) di Korea Selatan.
Menurut Profesor Yoo Ki-yoon, mantan direktur National Geographic Information Institute, persoalan ini bukan sekadar soal regulasi atau lokasi server, melainkan soal ekonomi dan kewajiban finansial.
"Kalau secara ekonomi masuk akal, Google akan datang, bayar pajak, dan bersaing. Itu yang terjadi di Jepang baru-baru ini," kata Yoo, profesor teknik geospasial di Seoul National University, dikutip dari Straits Times pada Jumat (13/2).
Dia menekankan bahwa Google sebenarnya tidak diblokir, tetapi perusahaan menilai keuntungan yang didapat belum sebanding dengan biaya yang harus ditanggung.
Biaya yang dipertimbangkan Google bukan hanya soal operasional server peta, tetapi konsekuensi yang lebih besar dari kehadiran fisik di Korea Selatan.
Google Korea melaporkan pendapatan hanya 386,9 miliar won pada 2024 dan membayar pajak perusahaan 17,2 miliar won. Namun, estimasi yang dipresentasikan ke Majelis Nasional oleh Profesor Jeon Seong-min dari Gachon University menunjukkan pendapatan Google yang sebenarnya dari YouTube, Play Store, dan iklan di Korea Selatan bisa mencapai 4,8 triliun hingga 11,3 triliun won.
Perbedaan besar itu muncul karena struktur perusahaan yang mengalihkan sebagian besar pendapatan melalui yurisdiksi pajak rendah.
Menurut Prof Yoo, pembangunan data center di Korea Selatan akan membuka struktur tersebut ke pengawasan lebih ketat, bukan hanya untuk layanan peta, tetapi juga semua layanan Google yang digunakan warga Korea.
Di pasar domestik, Naver Maps menguasai sekitar 68 persen pangsa pasar, terintegrasi dengan ekosistem pencarian dan e-commerce yang belum mampu ditembus Google.
"Aplikasi peta berdiri sendiri tidak menghasilkan cukup uang untuk membenarkan kewajiban pajak yang akan muncul jika Google membangun data center lokal," ujar dia.
Setiap layanan peta komersial di Korea Selatan juga dibangun di atas peta dasar pemerintah yang dikembangkan selama puluhan tahun dengan dana publik.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Google Maps Korea Selatan Pajak Google Korea Data center Google
