Tolak Hak Angket, Golkar Minta DPR Berpikir Jernih

Jakarta - Partai Golkar menolak hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kesaksian politikus Hanura Miryam S. Haryani dalam kasus E-KTP.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Agus Gumiwang mengatakan, partai pimpinan Setya Novanto itu menolak penggunaan hak angket KPK dalam kasus tersebut.

"Angket, FPG tidak dalam posisi untuk mendukung," tegas Agun, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/4).

Agun meminta, agar anggota DPR yang mengusulkan hak angket bepikir lebih jernih dalam menyikapi persoalan.

"Kami justru mengimbau untuk teman-teman berpkiran lebih jernih karena apapun yang menjadikan isu di sana telah dan bisa dibahas kembali dalam Komisi III," tegasnya.

Meski demikian, kata Agus, Golkar tak akan melarang kadernya yang ikut mendukung penggunaan hak angket untuk Komisi anti rasuah tersebut.

"Kalau ada teman fraksi yang sudah tandatangan tidak masalah. Kami tidak akan berikan sanksi karena kami mengerti apabila ada keinginan dari mereka untuk mendapat jawaban yang diinginkan," katanya.

Kasus e-KTP sendiri diduga melibatkan  Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan beberapa politisi Partai Golkar. Usulan hak angket terkait kesaksian Miryam S. Haryani terkait kasus E-KTP.

KEYWORD :

Hak Angket KPK Partai Golkar DPR

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejaksaan Agung

Nadiem di Sidang Pledoi: Kasus Ini Murni Kekeliruan Investigasi

Netanyahu Perintahkan Serangan Udara, Warga Dahiyeh Mulai Melarikan Diri

Barcelona Resmi Datangkan Anthony Gordon dari Newcastle United

KemenHAM Dorong Layanan Publik Inklusif Lewat Penilaian Kepatuhan HAM

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara