Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Membedah Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Tengah Sorotan Gaya Hedon Pejabat’ yang diselenggarakan di Media Center DPR RI, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3). (Foto: Dok. Parlementaria) Â
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta aparat intelijen untuk dapat bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto, informasinya ada gerakan intelijen di tingkat kabupaten/kota telah melakukan intervensi dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Saya mohon dijaga dengan baik, jangan sampai intelijen justru melakukan intervensi atau penetrasi. Ini bukan di Kejaksaan, tapi di lembaga intelijen lain disinyalir di tingkat bawah melakukan hal-hal yang sama yang sekarang ini viral," tegas dia dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/11).
Didik mengulas kembali soal sejarah kelam di Indonesia. Dia bilang, aparat di bidang intelijen melibatkan diri dalam politik praktis. Mirisnya, undang-undang terkait intelijen telah mengatur bahwa aparat intelijen harus mengedepankan asas netralitas sehingga tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
"Jangan sampai terjadi, memalukan kalau terjadi dan ini damage untuk demokrasi kita," tegasnya.
Politikus Demokrat itu juga meminta Jaksa Agung untuk menjelaskan upaya yang akan diambil Kejagung jika masyarakat menemukan ada oknum intelijen di tingkat bawah yang melakukan penyimpangan.
"Saya hanya berharap kejaksaan juga memberikan line atau akses yang terbuka buat publik untuk melaporkan jika ada intelijen-intelijen yang melakukan abuse of power di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," demikian Didik.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi III Demokrat Didik Mukrianto Kejaksaan Agung intelijen Pemilu 2024
