Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Azka/Man)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Kementerian ESDM.
Menurut dia, laporan tersebut harus segera ditindaklanjuti karena kerugian negara dalam dugaan korupsi tersebut cukup besar.
"Langkah KPK memeriksa kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja birokrasi di Ditjen Minerba ini sangat bagus, apalagi kalau terus masuk ke potensi korupsi yang lebih material seperti penyimpangan PNBP batubara, nikel dan lain-lain. Tentunya kita tidak ingin kalau KPK berhenti hanya pada kasus korupsi tunjangan kinerja ini saja," kata Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (8/4).
Politikus PKS ini menegaskan, praktik korupsi di bidang minerba perlu mendapat perhatian. Sebab, apabila pengawasan di sektor ini berjalan dengan baik, maka diyakini dapat mengoptimalkan penerimaan negara baik melalui mekanisme pajak maupun non pajak, yang ujung-ujungnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Sebelumnya surplus APBN terjadi karena didorong oleh penerimaan negara dari komoditas ini, ketika harga internasional meningkat. Apalagi kalau PNBP progresif batubara yang lebih proporsional terhadap harga batubara diterapkan, maka otomatis penerimaan negara ini akan melejit," terang Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
Sebelumnya diberitakan Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) telah melaporkan adanya dugaan korupsi PNBP di lingkungan Dirjen Minerba Kementerian ESDM. CERI memberikan sejumlah data potensi kerugian negara kepada KPK sebagai bahan awal memeriksa dugaan korupsi tersebut.
Selain dugaan korupsi PNBP tersebut CERI juga mensinyalir masih ada praktik korupsi lain yang terjadi di Dirjen Minerba. Karena itu CERI berharap KPK bisa mengusut dugaan korupsi yang dilaporkan secara cepat sebagai pintu masuk mengusut dugaan kasus korupsi lainnya yang lebih besar.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto korupsi KPK Ditjen Minerba ESDM
