Sebuah pemukiman baru Israel
Jerusalem - Pemerintah Israel mengeluarkan kebijakan melegalkan sekitar empat ribu pemukiman yang dibangun di atas tanah Palestina di Tepi Barat pada Senin (06/02) lalu. Kebijakan tersebut mendapat perhatian dan respon dunia Internasional.
Undang-undang (UU) tersebut sekaligus menjadi pukulan keras bagi harapan warga Palestina untuk hidup bernegara. Meski begitu, dikatakan bahwa UU tersebut hanya bersifat simbolis, sebab masih bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Israel tentang hak milik
Dilansir dari Reuters, seorang pengacara dari Jenderal Israel mengatakan bahwa kebijakan tersebut dinilai inkonstitusional, dan ia tidak akan mempertahankannya di Mahkamah Agung.
Menurut media setempat, UU yang merugikan Palestina itu lolos dengan perbandingan suara 60-52 di parlemen. Lolosnya UU itu dipelopori oleh koalisi sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Di kabinet Israel sendiri, kebijakan tersebut telah meningkatkan ketegangan.
Yahudi sayap kanan, masih mencari koalisi untuk memperbanyak suara dari Likud, basisnya Netanyahu. Tujuannya untuk mendorong segera tercapainya UU baru paska evakuasi paksa 330 pemukiman yang dibangun di atas tanah milik Palestina.
Laporan Reuters menyebutkan bahwa pejabat Gedung Putih mengingatkan UU baru akan menghadapi tantangan di pengadilan Israel. Pemerintah Trump, dalam pernyataan Gedung Putih, akan menahan komentar legislasi tersebut sampai putusan pengadilan relevan.
Sumber-sumber politik mengatakan Netanyahu secara pribadi prihatin dan menentang RUU tersebut, dan mengatakan bisa menggugat AS ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag. Namun, Pejabat Gedung Putih, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Washington akan menentang setiap tindakan hukum internasional tersebut.
Netanyahu aka nmengajukan banding terakhir pada pekan ini untuk menunda pemungutan suara sampai ia bertemu Presiden AS Donald Trump di Washington pada 15 Februari mendatang. Namun, permintaan itu ditolak oleh Yahudi.[]
KEYWORD :israel pemukiman yahudi benjamin netanyahu
