Jum'at, 17/05/2024 08:27 WIB

Anggota DPR: Hilirisasi Bauksit Jangan Cuma Copy Paste

Pernyataan ini sekaligus menanggapi rencana pemerintah untuk melarang ekspor bijih bauksit pada bulan Juni 2023, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, belum lama ini.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Rencana Pemerintah melakukan hilirisasi bauksit harus mengambil pelajaran dari pengalaman program hilirisasi nikel. Anggota Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa hilirisasi jangan sekedar copy paste atau menjiplak dari program yang sekarang tengah berlangsung.

“Sehingga, program hilirisasi komoditas ini tidak setengah hati, tidak menggerus potensi penerimaan negara, serta tidak didominasi oleh satu negara. Karenanya Pemerintah harus merancang strategi dan pentahapan hilirisasi bauksit yang tepat,” terang dia kepada wartawan, Kamis (22/12).

Pernyataan ini sekaligus menanggapi rencana pemerintah untuk melarang ekspor bijih bauksit pada bulan Juni 2023, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, belum lama ini.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyebutkan, selama ini berbagai insentif diberikan untuk hilirisasi nikel terlalu berlebihan, karena ternyata produk akhirnya yang kemudian diekspor hanyalah NPI (nickel pig iron) dan Feronikel dengan kadar nikel bernilai sangat rendah, masing-masing di bawah 4 persen dan 7 persen.

"Ini kan produk dengan nilai tambah rendah beda-beda tipis saja dengan bijih nikel," terangnya.

Mulyanto berharap insentif fiskal yang diberikan untuk program hilirisasi nikel berupa pembebasan pajak pph badan, ppn, serta bea keluar ekspor tidak diberlakukan karena telah menggerus potensi penerimaan negara, di samping hilangnya potensi penerimaan negara.

"Memang hilirisasi nikel meningkatkan “nilai ekspor”, namun nilai ekspor tersebut minim penerimaan negara," jelas Legislator Dapil Banten III ini.

Mulyanto menambahkan, selain 90 persen didominasi oleh satu negara, yakni China, baik smelter maupun tujuan ekspor, hilirisasi terkesan terlalu permisif terhadap TKA yang ditengarai merupakan pekerja kasar.  Karenanya kesan, bahwa hilirisasi nikel kita menjadi subordinat dari industrialisasi di Tiongkok menjadi sangat kentara.

Karenanya, Mulyanto meminta BPK untuk melaksanakan Pemeriksaan Kinerja dalam rangka mengevaluasi secara komprehensif program hilirisasi nikel, sebelum Pemerintah beranjak ke program hilirisasi bauksit.

“Ini penting, agar berbagai insentif baik fiskal maupun non fiskal yang digelontorkan Pemerintah, benar-benar efektif dan efisien, serta tidak menggerus potensi penerimaan keuangan negara secara berlebihan,” tegasnya.

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi VII Mulyanto hilirisasi nikel ekspor bauksit




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :