Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). (Dok. Humas Kemenpanrb)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah saat ini sedang dihadapi dilema terkait menumpuknya 2 juta tenaga honorer, yang harus diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, di satu sisi Pemerintah ingin pegawai/staff berstandar baik, yang memiliki kompetisi dan berstandar baik. Sisi lainnya dihadapkan dengan menumpuknya tenaga honorer.
Hal itu, diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas dalam acara Peluncuran Core Values ASN, Selasa (25/10/2022).
"Menumpuknya honorer di kantor-kantor kita, non ASN yang dalam tanda kutip yang harus kita angkat menjadi ASN atau PPPK. Kemarin Pak menteri 2018 sisanya mestinya tinggal 400 ribu setelah kita data kemarin masuk angka kurang lebih 2 juta," ujar Menteri Anas
Erling Haaland, Penyerang Paling Gacor Musim Ini
"Kita kembalikan lagi ke K/L agar yang ngirim bukan lagi Satker, tapi yang mengirim adalah kementerian atau Bupati yang langsung menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak," lanjutnya.
Menurutnya, saat ini tenaga honorer memiliki saingan berat untuk diangkat menjadi seorang ASN. Saingan itu berasal dari lulusan baru atau fresh graduate. "Fresh graduate ada lebih dari 2 juta orang yang mereka siap untuk ditampung di ASN di sistem dan kompetisi baru," ujarnya.
"Tetapi ada non ASN yang antri untuk di angkat, jadi ada sekolah di satu tempat ASN-nya satu honorernya 15. Kalau ini dibuka seleksi terbuka mereka ini kalah dengan anak anak baru karena lebih IT minded," sambung Menteri Anas.
Menteri Anas menuturkan, jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang lama maka fresh graduate akan lebih unggul dalam penggunaan teknologi. Namun, kalah dibandingkan pengalaman tenaga honorer lama.
MenpanRB Abdullah Azwar Anas tenaga honorer ASN
