Laksamana Michael Gilday adalah pejabat militer AS terbaru yang membunyikan alarm atas niat Beijing terhadap Taiwan. (Foto: AFP/GETTY IMAGES AMERIKA UTARA/CHIP SOMODEVILLA)
JAKARTA, Jurnas.com - Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) Laksamana Michael Gilday mengatakan, militer AS harus siap untuk menanggapi kemungkinan invasi ke Taiwan segera tahun ini.
Gilday, merupakan pejabat senior terbaru di Washington yang menyampaikan kekhawatiran bahwa Presiden China, Xi Jinping mungkin jauh lebih bersedia daripada yang diperkirakan sebelumnya untuk merebut Taiwan.
Komentarnya muncul ketika pejabat tinggi keamanan Taiwan memperingatkan setiap upaya untuk menyerang pulau itu akan gagal dan mengubah China menjadi paria internasional.
Xi berada di puncak mengamankan masa jabatan lima tahun ketiga di pucuk pimpinan negara terpadat di dunia itu, menyampaikan pidato penting Kongres Partai Komunis pada Minggu di mana ia menyatakan kembali sumpahnya untuk suatu hari menyatukan kembali, atau mengambil paksa Taiwan.
Dalam sebuah diskusi dengan sebuah think-tank, Gilday ditanya tentang pidato Xi dan apakah dia setuju dengan komentar laksamana AS lainnya bahwa Beijing akan siap untuk mengambil Taiwan pada tahun 2027.
"Bukan hanya apa yang dikatakan Presiden Xi, tetapi bagaimana orang China berperilaku dan apa yang mereka lakukan," kata Gilday kepada Dewan Atlantik.
"Dan apa yang telah kita lihat selama 20 tahun terakhir adalah bahwa mereka telah memenuhi setiap janji yang mereka buat lebih awal dari yang mereka katakan akan mereka tepati," ujarnya
"Jadi ketika kita berbicara tentang jendela 2027 dalam pikiran saya, itu pasti jendela 2022 atau berpotensi jendela 2023," tambahnya. "Aku tidak bisa mengesampingkan hal itu. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk menjadi khawatir dengan mengatakan itu. Hanya saja kita tidak bisa mengabaikannya."
Tidak mungkin
Partai Komunis China tidak pernah menguasai Taiwan tetapi mengklaim pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai miliknya.
Taiwan bukan sekutu perjanjian AS, tetapi Kongres terikat oleh hukum untuk menjual senjata pertahanan Taipei dan ada dukungan bipartisan untuk melindungi apa yang telah menjadi demokrasi progresif dan mitra dagang global yang vital.
Sikap Beijing telah lama menginginkan penyatuan kembali secara damai dengan Taiwan tetapi berhak untuk menggunakan kekuatan jika perlu, terutama jika pulau itu secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan.
Retorika dan tindakan terhadap Taiwan telah menjadi lebih jelas di bawah Xi, pemimpin paling tegas China dalam satu generasi, dan militer telah meningkatkan pembelian peralatan yang bertujuan untuk melakukan invasi.
Xi telah mengikat Taiwan dengan visinya tentang "peremajaan besar bangsa China" dan mengatakan tujuan reunifikasi tidak dapat terus diteruskan tanpa batas dari generasi ke generasi.
Invasi Rusia baru-baru ini ke Ukraina, yang tidak dikutuk China, juga menimbulkan kekhawatiran bahwa Beijing mungkin mengambil langkah serupa terhadap 23 juta orang Taiwan.
Analis militer telah lama memperingatkan bahwa bahkan dengan kekuatan dalam jumlah yang menyerang Taiwan adalah tugas yang sulit, mengingat lokasi dan medannya.
Kepala keamanan nasional Taiwan Chen Ming-tong menggemakan sentimen itu dan menyampaikan peringatannya sendiri kepada Xi.
"Saya ingin dengan sungguh-sungguh memberi tahu pihak berwenang Beijing bahwa tidak ada peluang menang untuk menyerang Taiwan dengan paksa," katanya kepada wartawan, Kamis di Taipei.
"Itu akan mengarah pada sanksi ekonomi internasional dan isolasi diplomatik, merusak `peremajaan besar bangsa China` (Xi) dan membuatnya menjadi orang berdosa bagi bangsa China."
Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken memperingatkan bahwa Beijing ingin merebut Taiwan "pada waktu yang jauh lebih cepat" daripada yang diperkirakan sebelumnya, menambahkan bahwa "China yang sangat berbeda" telah muncul di bawah Xi.
Blinken juga memperingatkan perang apa pun atas Taiwan akan memiliki dampak "besar" pada perdagangan global.
Sumber: AFP
KEYWORD :Konflik China dan Taiwan Rusia Ukraina Amerika Serikat Xi Jinping
