Jum'at, 17/05/2024 13:18 WIB

Pengangkatan Lukas Enembe Jadi Kepala Suku Besar Akan Timbulkan Kekacauan di Papua

Lukas Enembe secara adat tidak ada garis keturunan sehingga tidak diakui sebagai kepala suku.

Gubernur Papua Lukas Enembe (ANTARA/Hendrina Dian Kandipi)

Jayapura, Jurnas.com - Pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di Tanah Papua dapat menimbulkan kekacauan di Papua. Hal itu menjadi kekhawatiran tersendiri karena pengangkatan Gubernur Papua itu hanya klaim sepihak dan tidak melibatkan seluruh Kepala Suku, melainkan hanya dari sejumlah kelompoknya saja.

Pernyataan tersebut dilontarkan Tokoh Masyarakat Wambena Depapre Papua, Septinus Yarisetouw dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/10).

“Setiap suku di tanah Papua mempunyai adat sendiri, kepala suku dan ondoafinya yang berbeda,” kata dia.

Septinus Yarisetouw menegaskan, pihaknya menolak keras pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar seluruh tanah Papua.

"Lukas Enembe yang mengklaim bahwa dirinya adalah Kepala Suku Besar Papua adalah hal yang mustahil,” tegasnya.

Septinus mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya tak pernah menerima adanya pemberitahuan perihal upacara pelantikan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua.

"Masyarakat Papua pantai terdapat sekian banyak kepala suku dan ondoafi sehingga tidak ada yang bisa mengklaim dirinya menjadi Kepala Suku besar karena hal tersebut juga berkaitan dengan silsilah keturunan,” tegasnya.

Septinus  merasa khawatir dengan pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar pada akhirnya akan membuat kekacauan di tengah masyarakat.

Lukas Enembe secara adat tidak ada garis keturunan sehingga tidak diakui sebagai kepala suku,” terangnya.

"Lukas Enembe harus berani jujur untuk berbicara sesuai kenyataan kepada KPK agar kasusnya tidak berkepanjangan dan membawa - bawa masyarakat Papua sebagai tameng,” imbuh Septinus.

Menutup keterangannya, dia katakan bahwa masyarakat yang berjaga di kediaman menandakan ada sesuatu yang salah. Sebab, apabila tidak bersalah maka penjagaan seperti itu sama sekali tak diperlukan.

"Seluruh masyarakat seharusnya percayakan semuanya kepada hukum dan tidak melakukan intervensi,” demikian kata Septinus Yarisetouw.

 

KEYWORD :

Gubernur Papua Lukas Enembe korupsi KPK Kepala Suku Besar Septinus Yarisetouw




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :