Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo membuak kegiatan Pendampingan Kolaboratif untuk Memperkuat Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, di Hotel Mercure Tangerang BSD City, Selasa (11/10).
JAKARTA, Jurnas.com - Para Tenaga Ahli atau Pendamping Percepatan Penurunan Stunting (PPS) yang berasal dari kementerian/lembaga dan pendamping tingkat provinsi dan kabupaten/kota berkumpul bersama untuk memperkuat konvergensi PPS pada 10 – 12 Oktober 2022 di Hotel Mercure BSD City, Tangerang.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, saat membuka acara tersebut mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh Kementerian dan Lembaga yang sudah sangat berperan penting dengan PPS ini.
Menurutnya, dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dibuat kementerian dan lembaga terkait PPS telah memberikan dampak yang luar biasa bagi berbagai pihak baik pemerintah, swasta, media, bahkan masyarakat dan pihak-pihak lainnya untuk lebih memperhatikan PPS.
"Saat ini kita sudah butuh pemanasan. Saat ini mungkin sudah cukup panas, ketika jajaran pemerintah daerah dan masyarakat sudah panas, PKK sudah panas, kepala desa sudah panas, TNI sudah panas untuk stunting, maka sudah saatnya kita ucapkan dengan satu gerakan revolusioner untuk bagaimana kita tinggalkan yang tidak penting. Kita fokus kepada gizi seimbang," jelasnya.
Sebuah gerakan revolusioner yang diharapkan oleh Hasto pada kegiatan kolaborasi pendampingan ini adalah dalam hal makan dengan gizi seimbang dan lingkungan yang sehat.
Menurutnya, harus ada substansi yang diusung untuk memperkuat konvergensi percepatan penurunan stunting dengan gerakan revolusioner yang bisa memberi contoh gizi yang seimbang dan memberikan contoh untuk lingkungan yang sehat.
"Sebetulnya gerakan revolusioner untuk makan gizi seimbang itu bisa dilakukan sekarang juga jadi tidak butuh uang yang banyak. Jepang misalnya kampanye revolusi makan ikan. Jadi, kalau sekarang ini kita revolusi meninggalkan susu formula, kemudian kita adakan Dahsat (Dapur Sehat untuk Atasi Stunting) kemudian lakukan sosialisasi masif, terstruktur, sistematis, sosialisasi gizi seimbang, ibu-ibu yang punya anak balita baduta yang punya belajar menyusun bubur yang mengandung gizi seimbang untuk 7 bulan, 8 bulan, 10 bulan, 12 bulan. Bukan sibuk mencari susu yang ada tulisannya untuk 7 bulan, 8 bulan, bukan sibuk mencari bubur yang sudah dijual pabrikan yang tulisannya 7 bulan, 8 bulan, 10 bulan, 12 bulan. Tapi sibuk membikin menu sendiri, produk lokal sendiri. Saya kira hal ini harus dilakukan, supaya ada perubahan yang signifikan," tegas Hasto.
Sedangkan untuk pemantauan PPS sendiri, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan selaku Wakil Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan Setwapres, Suprayoga Hadi, dilakukan secara berkoordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat pusat hingga desa atau kelurahan.
Karena menurutnya fungsi dan peran TPPS menjadi sangat penting dalam memonitor hal tersebut.
"Jadi sekarang kita memang sudah membagi layer dalam artian ada TPPS tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan hingga tingkat desa dan kelurahan. Nah itulah sebetulnya yang kita harapkan bisa melakukan semacam pemantauan dan evaluasi reguler dan kemudian ini bisa menjadi feeding, masukan bagi kita di tingkat pusat untuk menilai oh ini masih on the right track nggak sih," imbuhnya.
Narasumber dalam acara ini adalah Sekretaris Utama BKKBN selaku Ketua Pelaksana Sekretariat Stunting Pusat, Tavip Agus Rayanto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres selaku Wakil Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan Setwapres, Suprayoga Hadi, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Teguh Seryabudi, dan Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendesa PDTT Teguh Hadi Sulistioni.
KEYWORD :Percepatan Penurunan Stunting Hasto Wardoyo BKKBN Makanan Sehat
