Minggu, 05/02/2023 12:09 WIB

BKKBN NTT Optimalkan Kampung KB untuk Percepat Penurunan Stunting

BKKBN NTT Optimalkan Kampung KB untuk Percepat Penurunan Stunting

Logo Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (Foto: Supianto/ Jurnas.com)

JAKARTA, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar workshop Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting. NTT merupakan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia yakni 37,8 persen.

Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru di sela workshop yang berlangsung dari 3 hingga 6 Oktober 2022 ini mengatakan percepatan penurunan stunting dengan mengoptimalkan pengelolaan Kampung KB.

Hal tersebut menurut Marianus, sesuai dengan Inpres nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB di setiap desa dan kelurahan. Tujuannya menurut Marianus, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberdayakan institusi keluarga.

"Artinya bahwa kita harus menjadikan keluarga sebagai basis dan titik sentral pembangunan. Apabila disandingkan Inpres Nomor 3 Tahun 2022, Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta Perpres 72 tahun 2021 dan RAN PASTI, maka terdapat irisan yang sangat erat dan kuat karena memiliki tujuan dan hakekat yang sama pula karena sama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan keluarga," kata Marianus.

Saat ini terdapat 649 Kampung KB di seluruh NTT yang terdiri dari 22 Kabupaten dan Kota ini. Kampung KB terbanyak berada di Kabupaten Timor Tengah Utara yakni sebanyak 44 Kampung KB. Prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan tertinggi kedua yakni 46,7 persen.

Tingkat prevalensi stunting tertinggi di seluruh wilayah NTT adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan yakni 48,3 persen. Di Kabupaten yang biasa disingkat TTS ini terdapat 32 Kampung KB.

Workshop bertujuan untuk memfasilitasi pengelola Kampung KB dan para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan kota terkait penyelenggaraan Kampung KB.

Peserta workshop berasal dari 22 kabupaten dan kota yang terdiri dari Kepala Dinas Keluarga Berencana, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bapelitbangda dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

"Mari kita jadikan desa dan kelurahan sebagai kampung KB yang harus dibangun bersama-sama secara konvergen dengan sasaran pada keluarga, karena kemiskinan, stunting dan masalah-masalah lainnya terjadi dari dan di dalam keluarga. Agar seluruh komponen memadukan Inpres No. 3 Tahun 2022 dan Perpres 72 Tahun 2021 sehingga kebijakan tentang percepatan penurunan stunting dalam sebuah perencanaan daerah dapat terukur dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan di NTT," kata Marianus.

Di akhir sambutannya, Ia menyampaikan untuk dapat mengikuti Worskhop Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas secara baik dan menggunakan kegiatan ini untuk berdiskusi dengan para narasumber.

"Mari memanfaatkan kegiatan ini sebagai tempat berdiskusi dan belajar, karena ini momentum yang baik dengan adanya narasumber-narasumber dari lintas kementrian/Lembaga," kata dia.

Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kementeria Dalam Negeri, Zanariah yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan dalam penanganan stunting di daerah, salah satu tugas Kementerian Dalam Negeri adalah untuk bagaimana mendukung pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.

"Tugas kami dari Kemendagri untuk mendukung percepatan penanganan stunting, memberikan payung hukum agar daerah punya payung untuk menyusun dokumen perencanaan melalui Permendagri yang setiap tahunnya kami lakukan tentang penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)," kata Zanariah.

"Namun untuk anggaran kami tidak siapkan untuk daerah, kebijakan itu diambil dari TPAD dan setiap SKPD. Kehadiran saya ini, secara lagsung untuk melihat secara langsung untuk bagaimana percepatan angka stunting di daerah,” ungkap dia.

Sementara itu Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN, Mila Rahmawati mengatakan BKKBN NTT merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam hal ini BKKBN RI, untuk mendukung percepatan penanganan stunting di NTT.

"Jadi BKKBN di daerah ini merupakan perpanjangan tangan dari pusat. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh BKKBN NTT pada hari ini, kita berkolaborasi dalam mendorong daerah untuk berkomitmen bagaimana benar-benar memberikan prioritas percepatan penurunan angka stunting di NTT," ujar Mila.

Menurut Mila, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat memiliki komitmen yang tinggi untuk menurunkan angka stunting di NTT.

“Untuk NTT, gubernurnya punya komitmen untuk menurunkan angka stunting di NTT, itu sesuatu yang luar biasa dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, dengan komitmen bersama kita yakin bisa berhasil," kata Mila

TAGS : BKKBN NTT Percepatan Penurunan Stunting Kampung KB




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :