Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi memberikan arahan dalam Workshop Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Bali, Senin 5 September 2022. (Foto: NFA)
JAKARTA, Jurnas.com – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo mengatakan, saat ini daerah harus punya cadangan pangannya masing-masing, lengkap dengan skema dan tata kelola pendistribusiannya.
"Ini menjadi terobosan karena selam ini cadangan pangan nasional hanya dimiliki Bulog. Dengan pemerintah daerah memiliki cadangan pangan, maka dapat terjadi pemerataan," kata Arief saat membuka Workshop Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Bali, Senin, (5/9).
Untuk itu, NFA mendorong agar tata kelola penyelenggaraan CPP, khususnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) ini dapat segera terbentuk melalui payung hukum berupa peraturan gubernur atau peraturan daerah terkait CPP.
Arief Berharap dengan adanya peraturan tersebut, penyelenggaraan CPPD ini dapat terlindungi dari sisi good governance-nya.
"Dalam penyelenggaraan CPP ini, kami mendorong terciptanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kepala daerah memiliki hak prerogatif dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di wilayahnya masing-masing," ujarnya.
Arief mengatakan, ketersediaan cadangan pangan nasional yang dikelola pemerintah menjadi salah satu perhatian NFA. Sebaran produksi pangan cenderung tidak merata antarwaktu dan antarwilayah, sedangkan kebutuhan pangan per bulan relatif tetap sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan fluktuasi harga yang dapat merugikan produsen dan konsumen serta meningkatkan inflasi.
"Terselenggaranya cadangan pangan pemerintah akan berdampak pada stabilisasi pasokan dan harga pangan, apabila harga pangan stabil maka inflasi dapat ditekan. Selain itu, cadangan pangan pemerintah juga memiliki fungsi intervensi keadaan darurat seperti bencana alam dan bencana sosial. Apabila ketersediaan pangan dalam negeri telah cukup, maka CPP dapat dimanfaatkan secara lebih advance untuk bantuan internasional," paparnya.
Arief berpandangan, di tengah dinamika global yang menimbulkan ancama krisis pangan, di mana saat ini setiap negara berusaha mengamankan cadangan pangannya masing-masing, sudah seharusnya pemetaan dan pendataan cadangan pangan nasional dilakukan secara lebih mendetail dan terencana. Bahkan untuk memastikan pemerataan, pemerintah daerah harus sudah memiliki data pasti mengenai berapa stok dan kebutuhan pangan harian untuk daerahnya.
"Dari level pusat hingga desa harus memiliki data berapa cadangan pangan yang dimiliki, dengan begitu bisa kita lihat ketercukupannya. Apabila kurang dapat dilakukan intervensi penyaluran CPP dan pengiriman antar daerah. NFA siap memfasilitasi langkah tersebut," paparnya.
Adapun jenis CPP yang harus dipastikan ketersediaaannya meliputi beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, cabai, bawang, daging unggas, daging ruminansia, telur unggas, minyak goreng, dan ikan.
Menurut Arief, fluktuasi harga pangan yang kerap terjadi saalah satunya disebabkan oleh ketersediaan cadangan pangan yang dikuasai pemerintah baru tersedia untuk komoditas beras.
"Untuk itu, kami mendorong untuk menambah jumlah dan jenis komoditas pangan yang dijaga dynamic stock levelnya," ujarnya.
Pemenuhan CPP tersebut akan melibatkan BUMN seperti Bulog, Holding Pangan ID FOOD, serta Holding Perkebunan PTPN.
"Sementara itu, untuk pemenuhan CPPD, selain melalui BUMN, kami akan mendorong peningkatan peran BUMD dan BUMDes. Untuk itu, saat ini sangat penting setiap daerah memiliki BUMD yang bergerak dalam bidang pangan," ucapnya.
Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab NFA. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
"Tugas ini penting sebagai strategi dalam mengimplementasikan arahan Presiden Republik Indonesia dalam menghadapi krisis global yang mencakup krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster dalam keterangannya mengatakan, menyambut baik pelaksanaan Workshop Penguatan CPP yang di gelar di Bali. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam cadangan pangan. Penguatan cadangan pangan ini sejalan dengan visi misi Pemprov.
Mengingat ketersediaan cadangan pangan Pemprov dan Pemkab merupakan langkah strategis dalam mengantisipasi kekuranga pangan, gejolak harga, bencana alam, serta bencana sosial.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Arief Prasetyo CPP CPPD
