Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu. (Istimewa)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah terus mewaspadai perkembangan harga pangan yang saat ini sedang mengalami lonjakan. Lonjakan harga tersebut harus diwaspadai, terjadi karena risiko cuaca dan tekanan harga global akibat hambatan ekspor di beberapa negara produsen pangan.
Hal itu, disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu, dalam keterangannya, Minggu 3 Juli 2022. “Pangan sangat penting bagi masyarakat sehingga Pemerintah akan terus mengantisipasi dan memitigasi risiko dari kenaikan harga kelompok pangan bergejolak,” jelas Febrio
Ia mengungkapkan, antisipasi dan mitigasi dilakukan melalui berbagai kebijakan untuk menjamin kecukupan pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Pemerintah, lanjut dia, secara konsisten berupa menjaga agar peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Agar dalam hal ini APBN dan berperan sebagai shock absorber atau peredam keterkejutan dan dapat berfungsi optimal.
Untuk mengendalikan inflasi, lanjut dia, pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat serta menjaga agar pemulihan ekonomi semakin menguat. Pemerintah disebut juga telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Hal itu diantaranya, melalui pemberian insentif selisih harga minyak goreng, pelarangan sementara ekspor CPO dan turunannya untuk menjaga pasokan dengan harga terjangkau. Serta mempertahankan harga jual BBM, LPG, listrik agar tidak mengalami peningkatan.
“Ini semua diharapkan dapat menjaga kecukupan pasokan, kelancaran distribusi serta keterjangkauan harga pangan pokok sehingga dapat melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” terangnya.
Putaran II Pemilu Turki, Erdogan Vs Kilicdaroglu
Subsidi Energi Capai Rp502,4 Triliun Sementara itu, pada harga energi di dalam negeri Febrio mengatakan cenderung stabil. Itu karena peran APBN 2022 sebagai shock absorber melalui alokasi subsidi energi dan kompensasi yang mencapai Rp502,4 triliun.
“Subsidi dan kompensasi energi diberikan untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli serta menjaga momentum pemulihan ekonomi. Mengingat energi merupakan kebutuhan pokok, kebijakan subsidi energi ini vital bagi proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung,” tutupnya.
KEYWORD :Kepela BKF Febrio Kacaribu lonjakan harga pangan
