Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo saat menerima kunjungan Wakil Bupati Sinjai, Hj. A. Kartini Ottong beserta jajarannya di gedung pusat BKKBN, Jakarta Timur, Selasa (7/6).
JAKARTA, Jurnas.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan, pentingnya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mengawal terus percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
"Pencegahan anak stunting memang lebih efektif untuk pencegahan stunting ketimbang memperbaiki anak yang sudah stunting menjadi tidak stunting," kata Hasto saat menerima kunjungan Wakil Bupati Sinjai, Hj. A. Kartini Ottong beserta jajarannya di gedung pusat BKKBN, Jakarta Timur, Selasa (7/6).
Hasto mengatakan, dalam rangka mengawal balita dan ibu hamil agar tidak menjadi stunting, BKKBN telah membentuk TPK yang tugasnya mendampingi, mendata balita dan ibu hamil serta memberikan konsultasi kepada mereka.
"Berdasarkan data, Kabupaten Sinjai memiliki 600 TPK yang dapat membantu program, belum lagi PLKB serta jajaran Dinas KB menjadi pasukan lapangan yang siap membantu suksesnya program stunting di Kabupaten Sinjai," kata Hasto dalam pertemuan tersebut.
Dalam hal tersebut, BKKBN telah menyiapkan kebutuhan -kebutuhan dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik yang digelontorkan setiap tahunnya melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Keluarga Berencana (KB).
"Sebagai contoh, dana fisik yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur (balai KB, Gedung pertemuan, sarana motor, dll) sebesar 900 juta-an sedangkan dana non fisik sebesar sekitar 2,9 miliar seperti biaya pertemuan TPK didanai 1 juta per bulan, anggaran honor TPK untuk pulsa sebesar 100 ribu per bulannya juga dana untuk akseptor pasca vasektomi dan tubektomi," kata Hasto.
Anggaran tersebut, lanjut Hasto, dapat dimanfaatkan sebagai motivasi atas partisipasinya untuk meningkatkan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Kelarga Berencana (Bangga Kencana) serta percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sinjai.
Lebih jauh lagi, Hasto menambahkan bahwa penyerahan dana dapat diserahkan Ibu Kartini di lapangan dengan harapan adanya dukungan Wabup dalam urusan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja Pemerintah Kabupaten yang pro kepada rakyatnya.
Terkait data faktor yang mendukung terjadinya stunting, lanjut Hasto, BKKBN telah memiliki data data seperti data sumber air minum tidak layak dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sinjai.
Faktor-faktor lingkungan ini menyumbangkan keluarga berpotensi stunting atau tidak. Air minum yang tidak layak yang diminum ibu hamil dan balita dapat meningkatkan resiko sakit juga rumah yang tidak layak huni bisa menimbulkan penyakit yang akhirnya dapat menganggu pertumbuhan janin dan balita.
Berdsarkan data BKKBN, 7 persen air minum Kabupaten Sinjai belum memenuhi standar sehat dan 29 persen masyrakatnya mendiami rumah tidak layak huni. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Kabupaten Sinjai dalam pembangunan lingkungan yang bersih dan sehat mengatasi stunting.
Pada bagiannya, Kartini mengungkapkan ketertarikannya pada data-data rumah tidak layak huni, air minum serta jamban ini dan mengharapkan dapat memperolehnya dalam mempertimbangkan kebijakan di Kabupaten Sinjai.
Mengakhiri pertemuan ini, Kartini berterima kasih mendapatkan banyak informasi baru yang akan sesegera mungkin menindaklanjutinya karena dana bantuan Pusat menjadi harapan bagi daerah Sinjai mengingat adanya keterbatasan alokasi anggaran bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
"Semoga dengan adanya fasilitasi dana BOKB ini Kabupaten Sinjai dapat berkontribusi dalam penurunan stuntingnya yang targetkan menjadi sebesar 17,52 persen di tahun 2024," pungkasnya.
KEYWORD :BKKBN Binjai Penurunan Stunting Hasto Wardoyo Tim Pendamping Keluarga
