Seorang pedagang minyak goreng di pasar (Foto: google/tribun)
JAKARTA, Jurnas.com - Peningkatan produktivitas kelapa sawit dapat membantu meredam fluktuasi kenaikan harga minyak goreng. Peningkatan produktivitas membutuhkan kebijakan jangka panjang yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.
"Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk minyak goreng merupakan kebijakan jangka pendek. Namun, kita tetap perlu mengapresiasi respons pemerintah. Di saat yang bersamaan, peningkatan produktivitas perlu terus dilakukan supaya harga minyak goreng dapat dijangkau oleh masyarakat luas," jelas Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta.
Produksi crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mengalami penurunan sejak 2019. Pada 2021, produksi CPO turun lebih lanjut sebesar 0,9 persen menjadi 46,89 juta ton.
Produksi minyak sawit Indonesia untuk semester pertama tahun 2022 kemungkinan belum mengalami peningkatan karena kesulitan pupuk dan perubahan cuaca.
Felippa mengatakan, gangguan rantai pasok di masa pandemi, kenaikan ongkos transportasi, peningkatan jumlah permintaan dan bertambahnya biaya input pertanian berkontribusi pada naiknya harga.
Belum lagi harga pupuk berbasis nitrogen dan fosfat yang sering digunakan petani kelapa sawit naik 50-80 persen pada pertengahan 2021. Pupuk menyumbang 30-35 persen dari total biaya produksi, sehingga kenaikan harga juga akan meningkatkan biaya produksi.
Petani kecil yang tidak mampu membayar biaya kemudian akan menggunakan pupuk lebih sedikit dan hal ini akan berakibat pada menurunnya produksi. Tingginya biaya pupuk dapat secara signifikan mempengaruhi produksi minyak sawit oleh petani kecil yang berkontribusi hingga 34 persen dari produksi minyak sawit Indonesia.
Permintaan kelapa sawit akan semakin bertambah, baik karena peningkatan kebutuhan minyak goreng, permintaan biofuel, maupun dampak invasi Rusia ke Ukraina. Sayangnya, produktivitas kelapa sawit Indonesia juga belum maksimal.
"Perlu ada upaya peningkatan produktivitas kelapa sawit, melalui riset dan pengembangan, penggunaan input yang berkualitas dan berkelanjutan, dan praktik pertanian dan pengelolaan sumber daya yang baik," ujarnya.
Kebijakan BLT untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk membeli minyak goreng lebih tepat sasaran dibanding jika memberi subsidi kepada barangnya, karena langsung ditujukan kepada yang paling membutuhkan.
Namun, pemberian BLT harus memastikan adanya data penerima yang akurat sehingga diperlukan upaya untuk verifikasi dan validasi data penerima secara berkala.
Data penerima BLT harus dipastikan akurat dan sesuai dengan kriteria penerima. Selain itu, pengadaan barang untuk bantuan sosial perlu terus dikawal dan dipantau transparansinya.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus berkoordinasi untuk memastikan validitas data penerima bantuan dan perlunya pemeriksaan secara langsung di lapangan untuk memastikan kebenarannya.
KEYWORD :Crude Palm Oil Minyak Goreng Bantuan Langsung Tunai
