Gedung Putih Amerika Serikat (Foto: Doknet)
Kabul, Jurnas.com - Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai mengecam pencairan aset Afghanistan yang dibekukan Amerika Serikat (AS) sebesar US$3,5 miliar (Rp495 miliar), untuk keluarga korban tragedi 9/11.
Dalam konferensi pers pada Senin (14/2), Karzai meminta bantuan warga AS khususnya keluarga dari ribuan orang yang tewas dalam serangan 9/11, untuk menekan Presiden Joe Biden supaya membatalkan perintah tersebut.
"Rakyat Afghanistan berbagi rasa sakit dengan rakyat Amerika, berbagi rasa sakit dengan keluarga dan orang-orang terkasih dari mereka yang meninggal, yang kehilangan nyawa mereka dalam tragedi 11 September," kata Karzai dikutip dari Aljazeera.
"Kami bersimpati dengan mereka (tetapi) orang Afghanistan adalah korban sebanyak keluarga yang kehilangan nyawa mereka. Menahan uang atau menyita uang dari orang-orang Afghanistan atas nama mereka adalah tidak adil dan tidak adil dan merupakan kekejaman terhadap orang-orang Afghanistan," sambung dia.
Perintah Presiden Biden yang ditandatangani Jumat lalu, membebaskan US$7,1 miliar aset Afghanistan yang saat ini ditahan di AS, untuk dibagi antara korban 9/11 dan bantuan kemanusiaan untuk warga Afghanistan.
Korban serangan 11 September dan keluarga mereka memiliki klaim hukum terhadap Taliban dan US$7,1 miliar dalam sistem perbankan AS.
US$3,5 miliar disisihkan pengadilan AS untuk memutuskan apakah itu dapat digunakan untuk menyelesaikan klaim oleh keluarga korban 9/11. Pengadilan AS juga harus menandatangani sebelum mengeluarkan uang bantuan kemanusiaan.
"Kami meminta pengadilan AS untuk melakukan yang sebaliknya, mengembalikan uang Afghanistan kepada rakyat Afghanistan," tegas Karzai.
"Uang ini bukan milik pemerintah mana pun, uang ini milik rakyat Afghanistan," ujar dia.
Sementara itu, pada Minggu (13/2) kemarin, delegasi Taliban tiba di Qatar dalam upaya baru untuk meyakinkan pemerintah untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
Delegasi, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi, akan bertemu dengan delegasi Uni Eropa di Doha, misi diplomatik dan pejabat dari negara-negara Teluk.
Tawaran terakhir untuk membuka bantuan menyusul pertemuan di Oslo akhir bulan lalu antara perwakilan Taliban dan pemerintah yang mendanai pemerintah Afghanistan sebelumnya, yang meledak dalam menghadapi serangan militer Taliban pada Agustus tahun lalu.
Pemerintah Taliban belum mendapatkan pengakuan resmi dari negara manapun, dan PBB mengatakan bahwa setengah dari 38 juta penduduk Afghanistan menghadapi kekurangan pangan.
KEYWORD :Aset Afghanistan Amerika Serikat Hamid Karzai
