Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Pernyataan Pemerintah yang menyebutkan bahwa BBM jenis premium sepi peminat dikritik kalangan dewan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menegaskan, Pemerintah seharusnya berhenti bernarasi yang terkesan menyesatkan publik.
"Narasi itu menyesatkan dan berpotensi masuk kategori kebohongan publik. Faktanya banyak masyarakat yang mencari premium. Jadi stop narasi yang membodohi masyarakat seperti ini," kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (18/1).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menegaskan, penurunan penggunaan premium terjadi karena BBM jenis ini langka di pasaran. Faktanya, Pertamina mengurangi jumlah pasokan dan distribusi BBM jenis tersebut dan bukan karena peminatnya yang berkurang.
"Jangankan premium, BBM jenis pertalite saja kadang-kadang di wilayah tertentu kerap langka. Dia pun meminta pemerintah buka-bukaan soal data jumlah distribusi BBM premium ke berbagai wilayah. Logika masyarakat secara umum adalah “BBM murah, bukan BBM bersih”. Ini timbul karena keterbatasan daya beli mereka, apalagi di tengah pandemi yang belum berakhir dan recoveri ekonomi yang masih lamban," tegas Mulyanto.
Mulyanto sadar betul kelangkaan tersebut terjadi karena Premium adalah BBM khusus penugasan, dimana Pemerintah memberikan penugasan kepada Pertamina untuk menjual rugi BBM jenis tersebut.
Kemudian “kerugian” atau selisih harga keekonomian dengan harga jual yang ditanggung oleh Pertamina tersebut dikompensasi atau diganti oleh Pemerintah. Sayangnya pembayaran kompensasi dari Pemerintah tersebut sering kali nunggak.
"Jadi kalau kita mau lugas, duduk perkara yang sebenarnya adalah Pertamina mbalelo dalam menjalankan penugasan. Serta Pemerintah sering kali nunggak dalam membayar biaya kompensasi. Jadi jangan melempar soal ini ke masyarakat, bahwa Premium sepi peminat," terang Mulyanto.
Politikus PKS itu menyayangkan pemerintah dan Pertamina tidak jujur soal pasokan dan distribusi BBM premium ini. "Saya bukan anti pada BBM ramah lingkungan, namun kita tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini, yang masih berat," katanya.
Untuk diketahui Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 117/2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran BBM, yang diterbitkan tertanggal 31 Desember 2021 dimana ditetapkan, bahwa Premium sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan dengan wilayah penugasan meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun sampai hari ini implementasi Perpres tersebut masih belum jelas.
Sebagaimana baru-baru ini diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan, bahwa penggunaan Premium trennya terus menurun. Masyarakat kini lebih suka menggunakan Pertalite, karena bisa memberikan kenyamanan bagi kendaraan.
Dijelaskan, di wilayah Pulau Jawa, penggunaan Premium saat ini hanya 0,3 persen. Arifin meyakini, tanpa dihapus oleh pemerintah pun, penggunaan Premium akan hilang dengan sendirinya secara bertahap.
KEYWORD :Warta DPR Komisi VII Mulyanto PKS premium Menteri ESDM
