Rabu, 20/05/2026 20:35 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, geram atas belum terealisasinya penyaluran bantuan beras dan minyak goreng tahun 2026 untuk jutaan keluarga penerima manfaat (KPM).
Menurut dia, bantuan yang seharusnya disalurkan pada Februari-Maret 2026 itu hingga kini belum juga dieksekusi, padahal program tersebut telah diputuskan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat menghadapi Ramadan dan Lebaran.
“Penyaluran bantuan periode Februari-Maret 2026 ini dimaksudkan Presiden Prabowo untuk meringankan beban jutaan KPM terdaftar hadapi Ramadan dan Lebaran. Kini Ramadhannya usai, Lebarannya selesai, tetapi serapan anggaran masih nol persen hingga Mei 2026. Ada apa?” kata Alex dalam keterangan resmi yang diterima Rabu (20/5).
Komisi X DPR Akan Bawa Aspirasi Dosen PPPK ke Kemdiktisaintek
Legislator PKS: Pidato Presiden Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Perkuat Ketahanan Pangan, DPR Dorong Percepatan Program Strategis Kementan
Hal yang sama diutarakannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), kemarin.
Politikus PDIP itu mempertanyakan lambannya realisasi bantuan di tengah melonjaknya harga pangan akibat gejolak geopolitik global.
RDP tersebut membahas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran 2025, serta progres pelaksanaan anggaran 2026.
Alex menilai mandeknya penyaluran bantuan untuk 33.244.408 KPM dengan total kebutuhan 664.888 ton beras dan 132,9 juta liter MinyaKita bertentangan dengan tujuan utama pembentukan Bapanas sebagai penjaga stabilitas harga dan distribusi pangan nasional.
“Sekarang harga pangan meroket. Jika alasan yang digunakan adalah persoalan perang, oke kami terima. Tetapi pertanyaannya, langkah konkret menghadapi dampak gejolak perang ini seperti apa?” ujarnya.
Alex juga menyoroti belum adanya langkah nyata Bapanas dalam menekan lonjakan harga pangan di berbagai daerah.
Karena itu, dia meminta Bapanas memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi bantuan pangan.
“Bapanas mesti segera menyusun program untuk mengatasi lonjakan harga sembako serta teknis penyalurannya bersama Perum Bulog,” tegasnya.
Ia juga meminta peta jalan penanganan lonjakan harga pangan segera dilaporkan kepada Komisi IV DPR RI.