Rabu, 15/12/2021 19:07 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN SM), Toni Toharudin mengungkapkan, terdapat 49 sekolah dan madrasah yang keberatan lalu mengajukan banding terhadap hasil akreditasi sepanjang 2021.
Kendati demikian, Toni menyebut tidak semua keberatan itu diterima oleh BAN SM, dengan alasan data tidak cukup kuat untuk revisitasi.
"Tidak semua disetujui. Yang disetujui hanya 25 sekolah/madrasah, dan 24 lainnya tidak disetujui karena alasan untuk bandingnya tidak sangat kuat untuk dilakukan revisitasi," terang Toni dalam kegiatan `Sistem Automasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Berbasis Data Sekunder` di Jakarta pada Selasa (14/12).
"Dan kami juga melihat fakta bahwa sekolah/madrasah tersebut, baik informasi dari asesor dan sistem, tidak menunjukkan sekolah/madrasah bisa melakukan banding karena datanya tidak menujukkan hal kuat untuk direvisitasi," sambung Toni.
Rakorda LLDikti III Bahas Kekerasan Seksual di Kampus
LLDikti Wilayah III Cetak 106 Profesor Sepanjang 2023
Cegah Laporan Palsu, Satgas PPKS Diimbau Lakukan Verifikasi
Toni membeberkan, secara umum hasil sasaran dan kuota akreditasi 2021 melebihi target. BAN SM menetapkan kuota 10.449 sekolah/madrasah yang diakreditasi, namun akhirnya melakukan visitasi ke 11.459 sekolah/madrasah.
"34 provinsi secara umum memperlihatkan prestasi yang sangat baik. Dan ada beberapa provinsi ketika ditambah kuotanya, juga menghasilkan hasil yang sangat luar biasa," terang Toni.
Selain itu, tahun ini BAN SM juga melakukan rekrutmen asesor dan pelatihan bagi asesor baru. Dari 2.452 asesor yang mendaftar tahun lalu, 1.749 di antaranya dinyatakan lulus.
"Jadi sekitar 703 itu tidak lulus karena tidak memenuhi syarat sebagai asesor. Setelah diuji melalui tes kognitif dan non-kognitif, banyak asesor yang tidak lulus," ujar Toni.
Saat ini, lanjut Toni, BAN SM memiliki total 5.419 asesor dengan beragam latar belakang, antara lain pengawas dan dosen.
"Pengawas 62,88 persen dan dosen 30,49 persen. Sisanya unsur widyaiswara, praktisi, guru, dan PNS Kemenag," tutup dia.