Pasalnya, berdasarkan evaluasi PPDB tahun lalu, hampir 90 persen sekolah tidak menggunakan seleksi berdasarkan jarak. Sehingga diharapkan tahun ini, zonasi yang sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB 2019 itu berjalan sesuai ketentuan.

Kebijakan zonasi PPDB sebelumnya tertuang dalam Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018, yang diterbitkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada Selasa (15/1).

Hetifah Sjaifuddian menyebut penerapan zonasi guru masih terganjal oleh sejumlah masalah, antara lain terbatasnya jumlah guru SMP dan SMA/SMK.

Di saat pusat berkeinginan adanya pemerataan kualitas pendidikan melalui zonasi guru, pelaksanaan kebijakan di daerah belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Muhadjir Effendy menyebut zonasi guru bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan jumlah guru di beberapa daerah

Muhadjir Effendy menegaskan sistem zonasi guru tidak akan berlaku sama antar daerah.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menilai rencana itu akan memunculkan masalah baru, khususnya bagi kawasan perbatasan dan daerah kepulauan seperti halnya Nunukan.

Pengamat dan praktisi pendidikan, Itje Chodijah menyarankan pelaksanaan skema tersebut dilakukan secara bertahap.

DPR menilai sistem zonasi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) harus didukung oleh semua pihak.

Mendatang, sekolah bersama aparat daerah dapat lebih aktif mendorong anak-anak usia sekolah untuk belajar di sekolah atau pendidikan kesetaraan.