Pengamat dan praktisi pendidikan, Itje Chodijah menyarankan pelaksanaan skema tersebut dilakukan secara bertahap.

DPR menilai sistem zonasi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) harus didukung oleh semua pihak.

Mendatang, sekolah bersama aparat daerah dapat lebih aktif mendorong anak-anak usia sekolah untuk belajar di sekolah atau pendidikan kesetaraan.

Mendikbud menyampaikan, sebelum pelaksanaan zonasi, marak sekolah-sekolah negeri yang dilabeli sekolah favorit.

Misi pemerataan kualitas pendidikan bukan berarti dengan memaksa anak bersekolah dekat dengan rumahnya.

Belum meratanya kualitas, jumlah, dan lokasi sekolah menjadi persoalan dalam penerapan zonasi di masyarakat.

Perubahan skema tidak akan diikuti oleh perubahan yang efektif, bila tak diiringi dengan perbaikan sarana dan prasarana, serta kenaikan anggaran.

Pemda diminta mengecek dan menyesuaikan zonasi persekolahan sebelumnya, dengan kondisi lapangan di wilayah masing-masing.

Pelaksanaan redistribusi guru dalam prosesnya nanti, hanya akan berkutat antar zonasi yang terdapat di dalam satu kabupaten/kota.

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi, jumlah guru di Indonesia masih kurang.