Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau MLA antara Indonesia dengan beberapa negara merupakan langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi.

Memperingati hari Imirgrasi ke-69, Kementrian Hukum dan HAM melaksanakan sepeda ceria bersama ribuan warga.

Acara diskusi dan ngobrol santai dengan pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dihadiri para pejabat eselon I dan II di Kementerian Hukum dan HAM, pengurus AMSI Pusat dan DKI Jakarta, serta para jurnalis siber.

Budaya jual beli fasilitas ini telah mengakar kuat dan menjadi bisnis kotor di dalam institusi lembaga pemasyarakatan (Lapas).

KPK menyentil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam membenahi sistem penempatan sel para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), khususnya Lapas Sukamiskin.

Kasus ini dibongkar lembaga antikorupsi melalui oprasi tangkap tangan (OTT) di Bandung dan Jakarta beberapa hari yang lalu.

Yasonna mengakui penangkapan Wahid tamparan keras bagi institusinya. Sebab itu, kata Yasonna, ‎pihaknya segera melakukan evaluasi secara keseluruhan di lembaganya.

Kedua pejabat itu diberhentikan lantaran dinilai turut bertanggung jawab atas kasus suap pemberian fasilitas, perizinan dan lainnya di Lapas Sukamiskin yang menjerat Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen.

Berdasarkan temuan dan bukti yang dikantongi KPK, kata Saut, praktik dugaan suap di Lapas itu sudah `mengakar`.

Bukan tanpa alasan hal itu disampaikan. Sebab, klaim Sri, pihaknya sudah menujuk beberapa Lapas untuk penempatan warga binaan kasus korupsi.‎