Dengan adanya revisi UU KPK muncul persepsi di kelompok anti Firli itu bahwa OTT KPK akan dihilangkan

Apa ICW lupa atau sengaja mengabaikan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006.

Revisi yang kabarnya masuk lembaran negara sebagai UU nomor 19 tahun 2019 itu, menurut Juru bicaranya, Febri Diansyah akan dibahas KPK setelah menerimanya.

Korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan harus dilawan dengan cara sistemik

Meski Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berlaku, institusi pemebrantasan korupsi itu tetap masih bisa melakukan penyadapan tanpa dewan pengawas (Dewas).

Presiden Jokowi dikabarkan tidak menandatangani Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan DPR bersama pemerintah.

Presiden dapat menggunakan emergency power dengan menerbitkan Perppu, tentu dengan dasar konstitusional kegentingan yang memaksa

Keyakinan itu, Masinton mengatakan, dirinya berkeyakinan UU KPK harus direvisi, sehingga agenda pemberantasan korupsi lebih maju lagi.

Bukankah komisioner yang baru sama juga halnya seperti komisioner lama, yakni produk seleksi pemerintah dan DPR RI,