Badan Kehormatan (BK) DPD RI pada rapat Pleno ke 2 menyetujui melakukan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPD RI Nomor 2 Tahun 2019.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin berharap posisi politiknya sebagai pimpinan DPD RI akan mampu mendorong percepatan pencapaian target pembangunan di berbagai daerah, termasuk Bengkulu.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong pemuda Indonesia untuk ikut mengembangkan pemberdayaan sektor pemuda dan olahraga yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia secara merata.

Menguatnya keinginan publik untuk melakukan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 harus dimasukkan dalam visi dan misi lembaga negara.

Komite IV DPD RI sepakat mengajukan sepuluh usulan rancangan undang-undang sebagai RUU Usul Insiatif DPD RI tahun 2019. Hal ini dijelaskan Ketua Komite IV DPD RI, Elviana saat memimpin rapat kerja pembahasan dan pengesahan program dan jadwal Komite IV Masa Sidang I 2019-2020.

Komite I DPD RI mendalami isu strategis otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah untuk memajukan daerah dengan cara mensinkronisasi dan mengharmonisasi UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Ketua DPD RI mengatakan DPD RI akan menjalin kerjasama kemitraan dengan daerah-daerah lain pada sektor budaya. Terutama dalam rangka optimalisasi pelestarian nilai-nilai budaya kedaerahan.

DPD RI memiliki peran dan fungsi dalam merajut persatuan daerah sebagai satu kesatuan NKRI. Sebagai perwakilan daerah, DPD RI memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah untuk mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan.

Kehadiran Forum Staf Ahli Kepala Daerah Seluruh Indonesia diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia.

BK DPD RI dalam melaksanakan tugasnya akan terus mengupayakan agar semua anggota DPD RI mengembangkan tata beracara, taat aturan sebagai pedoman dalam berperilaku agar memberikan hasil terbaik dalam menjalankan amanah masyarakat dan daerah.