DPD RI diminta untuk memanggil para pihak terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, agar implementasi UU tersebut dapat berjalan dengan baik.

Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang IV Tahun 2019-2020, mengesahkan keputusan DPD RI terkait RUU Tentang Perubahan Keempat atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengingatkan semua pihak besarnya potensi keuangan di sektor Syariah apabila pemerintah Indonesia serius menjalankan kebijakan pro Syariah.

Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno menyatakan siap menghidupkan kembali saluran berita Kabar Senator di TVRI. Demikian disampaikan Iman saat menerima kunjungan Senator yang dipimpin Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Matalitti.

Dana Desa dapat segera digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi masyarakat Desa di tengah pandemi Covid-19 melalui program Padat Karya Tunai Desa dan pemberian Bantuan Sosial.

Waki Ketua DPD RI, Nono Sampono menyarankan Pemerintah Pusat untuk mengambil alih penanganan penyebaran virus Corona di Jakarta. Mengingat DKI Jakarta sebagai daerah yang masuk zona merah penyebaran virus Corona.

DPD RI mengimbau pemerintah untuk membuka ruang bantuan dari negara asing guna mengatasi penyebaran virus Corona di tanah air.

Seluruh anggota DPD RI diimbau untuk ikut berperan aktif dalam memerangi penyebaran virus Corona di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

DPD RI Akan Kawal RUU Cipta Kerja Agar Tidak Merugikan Daerah, dinamika pembahasan draf RUU Cipta Kerja / Omnibus Law yang diajukan pemerintah diharapkan tidak menjadikan RUU ini untuk tidak berpihak kepada daerah.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) siap membantu perjuangan masyarakat Lembak dalam membentuk Kabupaten Lembak, Provinsi Bengkulu.