Komisi III DPR memegang janji Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait penuntasan kasus suap Djoko Tjandra yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pengawasan internal yang lebih ketat serta mewujudkan reformasi birokrasi secara terencana.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry berharap Bareskrim Polri melakukan penyelidikan lebih lanjut soal dugaan adanya tindak pidana di balik kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, penegakan hukum di Indonesia mendapat kesan negatif dari masyarakat, sehingga perlu perbaikan. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin dan jajarannya.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry menyoroti program kerja Polri yang bermasalah khususnya sejumlah program yang menyangkut Informasi Teknologi (IT) dan Komunikasi yang mangkrak.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengimbau agar Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membangun sinergi dalam penegakan hukum.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry meluruskan istilah "preman" untuk membantu aparat kepolisian dalam mengawasi protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 di lingkungan pasar.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry berharap proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal itu sebagai upaya untuk memperkuat posisi MK dalam mengawal konstitusi di tanah air.